Ketua DPR: Indonesia Harus Ambil Peran Dorong Kemerdekaan Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani Pua menyampaikam keprihatinan kepada para korban akibat perang antara Hamas dengan Israel. Ia menilai, Indonesia harus mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan perdamaian Israel-Palestina.

"Indonesia harus menyampaikan sikap untuk meminta dihentikannya kekerasan dari eskalasi konflik antara Palestina-Israel ini. Hal tersebut demi menghindari bertambahnya korban kemanusiaan yang semakin hari semakin bertambah,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Mantan Menko PMK ini mendorong Indonesia untuk menjadi penengah antara kedua negara agar peperangan dihentikan. Ia menilai perlu menyerukan pentingnya perdamaian dengan konsep dua negara berdaulat yang berdampingan.

“Konsep tersebut sesuai landasan yang telah lama diakui sebagai jalan menuju penyelesaian yang adil. Kita perlu menyampaikan agar kedua negara mengedepankan unsur dialog untuk mendinginkan situasi di sana dan terus bersuara kepada dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” sebutnya.

Puan juga menilai diperlukan upaya mendorong negara-negara lain agar terus menyuarakan perdamaian di Palestina. Puan mengatakan Indonesia harus menunjukkan sikap politik internasional yang bebas aktif sesuai amanat konstitusi.

“Indonesia juga perlu mengingatkan agar tidak ada satu negara pun yang mendukung peperangan antara Israel-Palestina berlanjut. Terlebih negara-negara adidaya yang memiliki kekuatan militer besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan berharap Indonesia bisa menjadi negara yang menggerakkan dunia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sebab menurutnya, dunia internasional seakan membiarkan terus menerusnya terjadi peperangan di sana.

"Tidak ada tanda-tanda harapan akan berdirinya negara Palestina yang telah dijanjikan oleh dunia internasional. Indonesia harus mengambil peran mendorong negara lain untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina," pungkas Puan.

Selain itu, Puan menekankan Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah harus memastikan warga negara kita yang berada di sana dalam kondisi aman, tidak kekurangan bahan pokok. Karena selama perang, kebutuhan pokok sangat sulit sekali untuk didapatkan. Negara harus hadir memberikan bantuan secepatnya," ucap Puan Maharani.

Konflik antara kelompok militan Islam Palestina yakni Hamas dengan Israel kian panas di Jalur Gaza. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerukan agar konflik antara Palestina dengan Israel segera dihentikan dan diselesaikan akar permasalahannya.

"Tragedi kemanusiaan di Gaza akibat konflik terbuka antara Hamas dan Israel harus segera dihentikan. Upaya gencatan senjata dan pengakhiran kekerasan menjadi suatu keharusan, di tengah semakin banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Juga berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar di kawasan dan dunia," kata AHY dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

"Pengalaman saya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di wilayah perbatasan Libanon-Israel, konflik akan terus tereskalasi jika akar permasalahan tidak kunjung diselesaikan," sambungnya.

AHY berpendapat bahwa eskalasi konflik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari diabaikannya prinsip keadilan sebagai pilar utama hadirnya perdamaian, juga dalam solusi dua negara yang selama ini diupayakan.

Ke depannya, AHY berharap Indonesia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Melalui strategi multi-track diplomacy, Indonesia harus konsisten terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan segera ikut meredam ketegangan antar-elemen kekuatan yang bisa memicu perang lanjutan yang jauh lebih besar," ujarnya.

AHY berharap Indonesia melakukan langkah dukungan strategis untuk melindungi WNI di wilayah konflik tersebut

"Kami juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis yang diperlukan khususnya memberikan perlindungan bagi WNI di wilayah konflik. Peace and order must be restored!" ujar AHY memungkasi.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon meminta semua pihak obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan terkait situasi panas antara Palestina melawan Israel.

Fadli menilai, apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bansa (PBB) atas penindasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat dan tanah Palestina.

"Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberi contoh kejahatan Israel sepanjang tahun 2023.

"Jangan lupa bahwa menurut PBB sejak awal 2023 Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu. Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apapun, termasuk PBB. Ini penting untuk diingatkan," tukas dia menegaskan.

Fadli Zon juga meminta komunitas internasional untuk berintrospeksi. Ia menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB.

"Termasuk negara-negara besar, dan lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan. Selama ini, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB. Resolusi-resolusi PBB dilanggar teris-menerus oleh Israel."

"Maka tak mengherankan rakyat Palestina di Gaza menggunakan hak perlawanannya untuk kembali ke tanah airnya. Ini seperti para pejuang kita dahulu melawan penjajah Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan global," sambung Fadli Zon.

Fadli menilai bahwa situasi kekerasan Israel di Jalur Gaza saat ini merupakan momentum semua pihak untuk melihat apakah dunia sudah adil dalam menangani konflik Palestina-Israel.

“Ini juga membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel ternyata tidak meredakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan Israel. Ini momentum bagi kita semua untuk melihat akar masalah konflik tersebut yaitu penjajahan dan kekerasan Israel serta lemahnya penegakan hukum internasional di sana. Yang paling mendesak adalah ini momentum mencabut isolasi dan blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 2006,” papar dia.

Ia juga menyayangkan respons beberapa negara Barat yang cenderung berpihak ke Israel yang menurutnya hanya memperpanas suasana.

"Respons yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral," pungkasnya.