Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

Catatan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Terhadap Kinerja Heru Budi Sepanjang 2023

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta, memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 01 Jan 2024, 03:09 WIB

Diterbitkan 01 Jan 2024, 03:09 WIB

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta. (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta, memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tahun 2023.

Salah satunya, posko pengaduan di Balai Kota disebut kurang efektif.

“Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," ujar ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, lewat keterangan tertulis, Minggu (31/12/2023).

Selain itu, dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda, lanjut dia, dianggap menghilangkan opsi untuk mendukung meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Selain itu, adanya pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO), untuk PT Transjakarta, dianggap berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.

"Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktifnya," ungkap Yani.

Yani juga mengungkapkan, pohaknya menyoroti tentang pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

“Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan yang lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” kata dia.

Puji soal Ini

Meski demikian, pihaknya memuji soal kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi, yang sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

“Kebijakan ini sangat positif karena akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun FPKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” tutur Yani.

Diminta Lebih Serius untuk Mengatasi Polusi Udara

Fraksi PSK, lanjut Yani, juga meminta pihak Pemprov DKI Jakarta harus melakukan kajian lebih mendalam untuk melakukan sejumlah kebijakan demi mengatasi polusi udara seperti

menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit.

“FPKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan tersebut bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓