Kaesang Tanggapi Santai Petisi UGM dan UII untuk Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak ambil pusing mengenai adanya kritikan para civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) terhadap ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Kaesang, kritik ataupun petisi merupakan suatu hal yang biasa terjadi di negara demokrasi.

"Enggak apa-apa, namanya juga ini kan dinamika biasa. Biasa terjadi," kata Kaesang Pangarep di Lampung Selatan, Lampung, Jumat (2/2/2024).

Sementara itu, Presiden Jokowi juga sudah menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.

Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.

"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya.

"Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi.

Jokowi sendiri sebelumnya mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM itu.

Menanggapi hal itu, Jokowi menilai bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih tidak berkomentar soal hal lain yang menyangkut poin-poin di dalam petisi.

"Ya itu hak demokrasi," jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024).

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menilai apa yang sudah dilakukan kaum intelektual dari berbagai kampus Indonesia melalui petisi untuk Presiden Jokowi merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

Ungkapan ini disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri acara Hajatan Rakyat Tuban di Lapangan Watu Gajah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (2/2/24).

Diketahui, sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand).

"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali. Saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu. Bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," kata Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Menurut Ganjar, demokrasi di Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

"Artinya, jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi. Karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, inilah para intelektual civil society yang mengingatkan kita," ungkap Ganjar.

Sebagai contoh, lanjut Ganjar, kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian pemilu. Maka, tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat, seperti sabotase bus pada hari terakhir kampanye akbar 10 Februari 2024, membatalkan izin tempat acara.

"Cara-cara begini kita sudah paham, sudahlah. Maka saya sampaikan, lawan saja. Seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja. Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah undang-undang. Karena massanya massa kampanye, kecuali tidak," pungkas Ganjar.

Ganjar pun mengajak semua pihak untuk bersatu menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang saat ini keluar dari koridornya di era kepemimpinan Jokowi.

"Hari ini masyarakat dengan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan demokrasi, sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor," ujar Ganjar Pranowo usai acara Hajatan Rakyat di Lapangan Koni Satrio, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Ganjar menilai suara para akademisi lewat Petisi Bulaksumur UGM tidak bisa dianggap remeh.

"Saya kira kalau para intelektual sudah mulai berbicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng. Masih ada waktu, jangan mencederai," kata capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Petisi Bulaksumur disampaikan sejumlah civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bentuk kritik terhadap Presiden Jokowi.

Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Junjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.