Respons Gibran soal PDIP Khilaf Pernah Usung Dirinya Jadi Wali Kota Solo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil presiden terpilih Pemilu 2024, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa PDIP khilaf mengusung dirinya sebagai calon wali kota Solo. Gibran menyampaikan terima kasih sekaligus meminta maaf kepada Hasto Kristiyanto.

"Saya ikut Pak Hasto, terima kasih Pak Hasto masukannya," kata Gibran kepada wartawan di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, dikutip Senin (1/4/2024).

Gibran juga merespons pernyataan Hasto yang menyebut kebijakan Presiden Jokowi justru memicu utang yang meningkat. Ia juga meminta maaf dan menyebut Hasto sebagai sosok yang paling oke.

"Mohon maaf Pak Hasto. Terima kasih. Pak Hasto paling oke," ucap Gibran.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, khilaf pernah mencalonkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai wali Kota Solo.

Hasto menjelaskan PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak cukup baik bagi Indonesia.

"Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto saat diskusi secara virtual, Sabtu (30/3/2024).

Namun, Hasto menyadari kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi justru memicu utang yang meningkat. Hasto menilai dengan utang yang semakin banyak akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia ke depannya.

"Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar dolar AS, ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 milair dolar AS," jelas Hasto.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," sambungnya.

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyebut, bukan cuma utang yang ditinggalkan Jokowi, masalah lain yang tak kalah berat maraknya nepotisme di lingkaran kekuasaan. Bahkan semakin terang-terangan.

"Kita lihat, nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya, Sekretaris Pak Jokowi, Devid dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali. Itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

Hasto pun lantas mengungkap alasan Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), bahkan kecurangan dari hulu ke hilir, karena sadar terhadap kekuatan PDIP.

"Kenapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power presiden, dari hulu ke hilir, karena kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan," ungkap Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa saat pencalonan Jokowi pun semua kader PDIP ikut bergotong royong mengumpulkan dana.

"Kita, ketika mencalonkan Pak Jokowi, berapa banyak anak ranting-ranting yang semuanya ikut bergotong royong yang saya sebut Mas Prananda saja, ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur bergotong royong Rp6,2 miliar," ungkapnya.