AHY Tegaskan Jakarta Selatan Jadi Kota Lengkap, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendeklarasikan kota Jakarta Selatan (Jaksel) sebagai 'kota lengkap' ke-14 di Indonesia. AHY menyebut, seluruh bidang tanah di kota lengkap telah terdata dan terpetakan.

"Ini adalah kota ke-15 seluruh Indonesia dimana tahun 2024 ini kita ingin mengejar hingga 104 kita kabupaten se-Indonesia dengan status lengkap," kata AHY di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (2/4/2024).

"Boleh saya jelaskan di sini, status lengkap artinya semua area bidang tanah yang ada di kota tersebut sudah terdata dan terpetakan," sambung dia.

Selain Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat sudah lebih dulu dinobatkan sebagai kota lengkap. Sehingga, menambah daftar panjang 'kota lengkap' di ibu kota.

"Ini sebuah langkah yang mendasar karena sebelum kita bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam urusan pertanahan dan juga tata ruang tentu kita ingin secara administrasi secara parsial ini sudah terpetakan dengan baik," jelas AHY.

Usai dinyatakan sebagai kota lengkap secara administrasi pertanahan, dia menekankan barulah pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat dapat saling bersinergi menangani persoalan di Jakarta.

"Baru kita runtut satu per satu mana yang perlu penanganan jika ada overlapping, tumpang tindih antara satu tanah dengan tanah yang lain, apakah itu milik warga, milik pemerintah, milik swasta, termasuk jika berbenturan antara elemen-elemen tadi," kata AHY.

Pada kesempatan yang sama Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, menyerahkan sertifikat elektronik aset Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jakarta.

Total 703 sertifikat elektronik diberikan, terdiri dari 3 sertifikat perorangan dan 700 sertifikat DKI Jakarta yang berasal dari Jakarta Utara 685, Jakarta Selatan 2, Jakarta Barat 8, Jakarta Pusat 5 sertifikat. Dengan total aset yang diselamatkan mencapai Rp 9 triliun lebih.

Sebelumnya, AHY memaparkan program prioritas. Hal ini disampaikannya dalam rapat perdana dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Beberapa program prioritas lainnya adalah satu, ikut menyukseskan pembangunan IKN dengan menyelesaikan 2.086 hektare lahan tanah di sekitar kawasan inti Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dengan tetap menjaga rasa keadilan bagi masyarakat," kata AHY, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Selanjutnya, mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Khususnya dalam penyelesaian kasus Rempang, di Kepulauan Riau.

"Tiga, menyelamatkan aset-aset negara, di antaranya dalam penyelesaian kasus hukum Hotel Sultan Jakarta. Empat, membentas mafia tanah yang menyengsarakan rakyat dan merugikan keuangan negara," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, terkait mafia tanah diperlukan penanganan khusus. Apalagi, baru dua hari menjadi Menteri ATR/BPN, sudah ada ribuan pesan melalui telepon seluler dan media sosial melaporkan aksi para mafia tanah.

"Saya lalu menyusun pemberantasan mafia tanah ini. Ada dua strategi, pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan proses sertifikasi secara masif dengan adanya sertifikat rakyat punya kepastian hukum," ungkapnya.

"Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, maupun kejaksaan," pungkas AHY.