Musim Hujan di Lebaran 2025, AHY Minta Menteri PU Amankan Infrastruktur Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mewanti-wanti hambatan perjalanan ke pusat-pusat transportasi di musim Lebaran 2025. Dia berharap ada langkah antisipasi konkret ke lokasi tersebut.

AHY telah merminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengecek kondisi jalan, baik di jalan tol maupun non tol. Terutama, akses menuju bandara, dermaga, hingga terminal angkutan umum.

"Tadi saya minta khususnya ke Kementerian PU, cek sekali lagi kondisi fisik jalan-jalan, jalan-jalan utama baik tol maupun non-tol termasuk ke pusat-pusat transportasi, bandara, dermaga, terminal, termasuk stasiun, supaya bebas hambatan," kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia turut merespons kondisi akses jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta yang terhambat imbas banjir beberapa waktu lalu. Aspek cuaca ini pula jadi salah satu perhatian pemerintah untuk mencari solusi agar tidak mengganggu perjalanan.

"Termasuk dari kerusakan-kerusakan akibat cuaca, genangan air dan lain sebagainya tadi," ujarnya.

AHY bilang, Kementerian Perhubungan juga akan kembali menerapkan skema pembatasan kendaraan angkutan barang. Ini dikecualikan bagi angkutan tertentu seperti sembako.

Skema Pembatasan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan skema pembatasan tersebut. Langkah ini dilakukan rutin di masa-masa libur panjang seperti Lebaran serta perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Untuk pengaturan kendaraan sebagaimana yang kami lakukan pada lebaran maupun tahun baru sebelumnya, itu ada pembatasan terhadap kendaraan-kendaraan besar, golongan-golongan tertentu, juga untuk angkutan-angkutan tertutup," terangnya.

"Tapi ada juga kendaraan yang memang kita berikan izin untuk beroperasi pada saat angkutan atarus seperti angkutan sembako, kemudian BBM, dan beberapa angkutan lain yang memang kita kecualikan dalam pelaksanaan angkutan lebaran. Nanti ada surat SKB, Kesepakatan Bersama, tiga instansi yang akan mengatur hal tersebut," tandas Dudy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pekerja melaksanakan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) menjelang libur mudik Lebaran 2025.

Usulan ini juga disebut sudah dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Kebijakan WFA itu diharapkan bisa mengurai kepadatan di jalanan selama mudik lebaran.

Perlu diketahui, pada momen libur lebaran 2025 kali ini berbeda. Pasalnya, periode tersebut bersandingan dengan libur Hari Raya Nyepi.

"Pertama cutinya atau liburnya, tapi juga kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere (WFA) di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan," ungkap AHY usai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia menjelaskan, WFA ini bukan berarti para pekerja libur lebih awal. Namun, proses kerjanya bisa dilakukan dimana saja. Harapannya, para pekerja yang ingin mudik lebaran bisa memulai perjalanannya lebih awal.

"Baik pemerintah maupun swasta ini bisa sudah melakukan atau memulai melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online begitu," tuturnya.

Hanya saja, kata AHY, usulan itu belum diputuskan. Termasuk usulan waktu pelaksanaan WFA menjelang libur lebaran.

"Nah ini perlu waktu, kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya (kementerian) perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi tadi kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa begitu ya," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan kebijakan cuti atau WFA itu akan dibahas dulu antara Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan. Termasuk juga akan dibahas mengenai libur sekolah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Dan sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri antara Kemenpan-RB, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur cuti dan liburnya," ucap dia.

"Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang, karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan," tandas AHY.