AHY Usul Pekerja WFA Jelang Libur Mudik Lebaran 2025 untuk Urai Macet

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pekerja melaksanakan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) menjelang libur mudik Lebaran 2025.

Usulan ini juga disebut sudah dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Kebijakan WFA itu diharapkan bisa mengurai kepadatan di jalanan selama mudik Lebaran.

Perlu diketahui, pada momen libur Lebaran 2025 kali ini berbeda. Lantaran, periode tersebut bersandingan dengan libur Hari Raya Nyepi.

"Pertama cutinya atau liburnya, tapi juga kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere (WFA) di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan," ungkap AHY usai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia menuturkan, WFA ini bukan berarti para pekerja libur lebih awal. Namun, proses kerjanya bisa dilakukan di mana saja. Harapannya, para pekerja yang ingin mudik lebaran bisa memulai perjalanannya lebih awal.

"Baik pemerintah maupun swasta ini bisa sudah melakukan atau memulai melakukan perjalanan sambil tetap bekerja dan tetap online begitu," tuturnya.

Hanya saja, kata AHY, usulan itu belum diputuskan. Termasuk usulan waktu pelaksanaan WFA menjelang libur lebaran.

"Nah ini perlu waktu, kami perlu duduk bersama lagi, tidak hanya (kementerian) perhubungan yang sudah membuat simulasi-simulasi tadi kalau work from anywhere dimulai tanggal berapa begitu ya," ujarnya.

AHY mengatakan kebijakan cuti atau WFA itu akan dibahas dulu antara Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan. Termasuk juga akan dibahas mengenai libur sekolah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Dan sekali lagi pada akhirnya nanti biasanya ada SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri antara Kemenpan-RB, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur cuti dan liburnya," ucap dia.

"Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang, karena masih perlu sekali lagi kita hitung dengan cermat, pada saatnya akan kita umumkan," ujar AHY.

Kemnaker Kaji Usulan WFA

Sebelumnya, kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima dan mengkaji lebih lanjut usulan pemberlakuan work from anywhere (WFA) menjelang libur Ramadan 2025.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri seperti dikutip Antara, Rabu, (5/2/2025).

Usulan WFA sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi pada Jumat, 24 Januari 2025 sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih dini dan mudah dalam merencanakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

“Itu masih (bersifat) usulan, agar (masyarakat) dapat menghindari traffic mudik. Usulan tentu bagus, perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas,” ujar Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Akan tetapi, Indah menuturkan, usulan ini juga perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional antara pemerintah, organisasi pengusaha, serta organisasi serikat pekerja/buruh.

“Karena kalau libur terlalu lama kan (akan memiliki dampak juga). Jadi, kita harus memahami proses produksi juga, jangan sampai kita malah mengganggu industri itu sendiri. Intinya, nanti pasti kita bahas, Insya Allah (dibahas) minggu depan,” kata dia.

Saat ditanya mengenai regulasi perlindungan pekerja platform digital (digital workers), Indah menegaskan, pemerintah memiliki semangat untuk terus mendorong hal tersebut.

“Semangatnya ada. Pemerintah dulu menjanjikan, dan pemerintah sekarang pun konsisten akan membuat perlindungan bagi pekerja platform agar lebih baik lagi. Ditunggu saja (regulasinya),” ujar Indah.

Meski demikian, ia masih belum mengungkapkan apa bentuk dari regulasi mendatang. “Saya belum bisa bilang. Sebenarnya yang ditunggu,, aksi nyatanya. Bentuknya apa, nanti kita lihat, ditunggu saja,” tutur Indah.

"Kita banyak opsi. Semangatnya adalah perlindungan bagi pekerja platform atau digital workers,” dia menambahkan.