Hasto: Sukarno dan Megawati Saja Didampingi Penasihat Hukum Ketika Jalani Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut penegakan hukum era sekarang, tidak lebih baik dari masa kolonial dan Orde Baru. Ia mencontohkan saat Soekarno dan Megawati saja masih boleh didampingi penasihat hukum ketika menghadapi pemeriksaan, namun di masa kini pemeriksaan bisa dilakukan tanpa didampingi.

"Ketika Bu Megawati berjuang, mengadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara. Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, itu banyak dokumennya," kata Hasto, Jumat (14/6/2024).

Selanjutnya, Hasto menyinggung praktik penegakan hukum era kekinian yang belum lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena sering ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan menjadikan Sekolah Partai sebagai tempat belajar menciptakan hukum secara berkeadilan dan tak berpihak ke satu golongan saja.

"Karena itulah, dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu, harus dirancang, dari suasana kebatinan ketika republik ini dibangun oleh para Pendiri Bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat," ujarnya. 

Hasto kemudian berbicara soal tulisan cendekiawan Sukidi dalam sebuah media massa tentang negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan.

"Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Doktor Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini," ujarnya.

Hasto Kristiyanto menyebut saat ini Indonesia masih mewarisi semangat kolonial dalam sektor hukum. Namun, ia menegaskan PDIP tak takut sebab jejak sejarah telah merekam bahwa Indonesia mampu melawan kolonialisme. 

Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya saat membuka Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024). 

"Tetapi sekian lama kita merdeka, oleh perjuangan yang berdarah-darah, yang secara luar biasa, dilakukan oleh para founding father kita, tapi ternyata kita masih sering mewarisi hukum-hukum kolonial dalam bentuk arogansi kekuasaan itu," kata Hasto.

Hasto menceritakan yang dialami Bung Karno yang hampir ditangkap bersama teman-teman seperjuangannya di Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun dalam kejadian itu, Bung Karno justru tak gentar melawan hukum kolonial. 

"Lalu Bung Karno ditanyakan, ditanya oleh Bung Gatot, Sekretaris Jenderal PNI saat itu, apakah Bung Karno siap untuk menghadapi risiko yang terburuk di dalam menghadapi hukum kolonial itu? Lalu Bung Karno mengatakan, seseorang jangan melibatkan dirinya ke dalam perjuangan hidup atau mati, jika dia sebelumnya tidak insaf akan akibatnya," sambungnya. 

Oleh karena itu, Hasto meminta seluruh kader PDIP untuk berbangga lantaran memiliki rekam jejak sejarah perjuangan melawan hukum kolonial. 

"Jadi saudara-saudara sekalian, berbanggalah, bahwa PDI perjuangan ini memiliki rekam jejak sejarah perjuangan dengan Partai Nasional Indonesia, dimana para pemimpinnya berani berjuang meskipun harus menghadapi hukum kolonial," tegasnya. 

Ia juga mengingatkan para kader PDIP agar jangan pernah berpikir kalau meraih kemerdekaan adalah hal yang mudah. Pasalnya Bung Karno telah memberi contoh dengan harus melalui berbagai perjuangan. 

"Jadi Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita adalah partai pejuang, sejak zaman kolonial, kita, Bung Karno mengadapi suatu bentuk ketidakadilan, dari hukum-hukum Belanda, untuk memenjarakan, mereka yang berjuang, bagi keadilan, bagi kebenaran," pungkasnya.