Anggaran Diklaim Terbatas, BSSN Pernah Bangun Kolam Renang Rp1,8 Miliar pada 2021

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi mengatakan karena keterbatasan anggaran, sejumlah kementerian atau lembaga pengguna Pusat Data Nasional (PDN) tidak membuat data cadangan (back up).

Meski demikian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tercatat pernah membuat proyek pembuatan kolam renang senilai Rp1,8 miliar di Sentul, Jawa Barat, 2021 silam.

Hal tersebut tercantum dalam informasi tender pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milil BSSN di https://lpse.bssn.go.id. Pembuatan kolam renang itu memiliki kode RUP 30258498.

"Nama Paket Pembuatan Kolam Renang Kantor BSSN Sentul. Sumber dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," demikian informasi dari laman LPSE BSSN tersebut, dikutip Sabtu (29/6/2024).

Adapun tender mulai dilakukan pada 20 Oktober 2021 dengan menggunakan APBN 2021. Nilai pagu anggarannya mencapai Rp1,8 miliar.

"Nilai HPS Paket Rp 1.789.798.700,00," katanya.

Jenis pengadaan merupakan pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan tender ialah pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur. Setidaknya ada 116 peserta yang mengikuti tender.

Tender pembuatan kolam renang kantor BSSN Sentul dimenangkan oleh CV Aktalindo Perkasa yang beralamat di Perumahan Oma Indah, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Harga penawaran maupun harga terkoreksinya bernilai sama.

"Harga penawaran Rp 1.417.502.635,10. Harga terkoreksi Rp 1.417.502.635,10," demikian informasi tersebut.

Proyek kolam renang dibangun di Kantor BSSN Sentul yang berada di Jalan Raya Cijayanti, Cijayanti, Babakan Madang, Bogor. Status tahap tender saat ini sudah selesai.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui pemerintah tidak memiliki data backup setelah Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware pada rapat bersama Komisi I DPR Kamis 27 Juni 2024 di ruang rapat DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengkritik keras Kominfo dan BSSN terkait tidak ada backup data tersebut. Menurutnya, hal itu kesalahan fatal dan bukan salah bukan tata kelola, melainkan kebodohan dalam mengelola.

Diketahui, data yang di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 3 di Batam hanya menyimpan 2 persen data backup.

"Kalau enggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih pak kalau alasannya, ini kan kita enggak hitung Batam backup kan karena cuma 2 persen kan, ya berarti itu bukan tata kelola itu kebodohan aja sih Pak," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Jumat (28/6/2024).

Politikus Golkar ini menuturkan, PDN hampir seluruh data dari kementerian dan lembaga yang ada. Hal itu menurutnya sangat disayangkan dan berbahaya bagi keamanan data.

"Punya data nasional, dipadukan seluruh kementerian, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung, 'masih untung' (kata) orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar, itu yang paling enggak selamat," jelas dia.

Oleh karena itu, Meutya meminta pemerintah tidak berkilah dan justru menyalahkan tata kelola dalam peretasan server PDN, melainkan mengakui ada kebodohan atau kesalahan fatal di internal.

"Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola Pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran cukup fantastis untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), salah satunya untuk pusat data nasional (PDN) anggarannya mencapai Rp700 miliar.

"Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam paparan Konferensi Pers APBN Kita edisi Juni 2024, Kamis (27/6/2024).

Diketahui Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan pada 20 Juni 2024. Gangguan ini karena diserang hacker, sehingga menyebabkan berbagai aktivitas pelayanan publik sempat terganggu. Untuk anggaran PDN sendiri masuk dalam komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024.

"Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, bendahara negara ini menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Mei 2024 mencapai Rp1.145,3 triliun atau 34,4 persen dari pagu anggaran, tumbuh 14 persen (yoy).

"Ini artinya kita sudah membelanjakan dari seluruh total belanja negara yaitu sebesar 34,4 persen dari total pagu yang ada dalam APBN," ujarnya.