Muhadjir Effendy: Semua Desa Harus Ada PAUD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah memiliki program di setiap desa tidak boleh belum ada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hal ini setelah pihak mengecek pada tahun lalu masih adanya desa yang tidak memiliki sekolah PAUD.

"Kemudian di usia dini, lah usia dini ini sekalian menjawab usulan Pak Nuh. Kenapa ada BLT desa, dana pendidikan melalui desa. Jadi sekarang ini kita sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD," kata Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Jadi semua desa harus ada PAUD, walaupun sekarang ini tahun yang lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tak ada PAUD, tetapi setelah kita susuri sudah ada TK swasta," sambungnya.

Muhadjir menjelaskan, untuk pembangunan fisik PAUD tersebut melalui dana desa yang disebut sebagai dana pendidikan.

"PAUD ini untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa dan itulah dana pendidikan, dan di mark Pak, dikunci. Kalau enggak untuk PAUD, enggak dikeluarkan, harus untuk PAUD terutama untuk sarana fisik," jelasnya.

Kemudian untuk operasional, ada BOP "PAUD dan ini kita Komisi X yang inisiasi itu, dan sekarang kalau ga salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," sambungnya.

Oleh karenanya, Muhadjir menegaskan, untuk anak-anak berusia lima tahun harus masuk pendidikan PAUD.

"Jadi sekarang itu, pendidikan kita naik menjadi program 10 tahun, tetapi bukan ke depan. Tetapi wajib anak-anak itu umur 6 tahun 5 tahun 6 tahun harus masuk pendidikan namanya PAUD," tegasnya.

"Jadi itu pimpinan dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Rapor Pendidikan 2024 di Senayan, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.

Peluncuran Rapor Pendidikan 2024 ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang berkelanjutan.

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, Rapor Pendidikan merupakan laporan yang menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah.

Perkembangan terbaru Rapor Pendidikan 2024 menghadirkan pembaruan data-data baru tentang kondisi layanan untuk satuan pendidikan di jenjang PAUD. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo.

"Di tahun 2024 ada beberapa penyempurnaan. Pertama adalah penambahan data kualitas lingkungan belajar PAUD." ujar Anindito dalam sesi media briefing, Selasa (5/3/2024).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril menyampaikan pembaruan ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan terkait pendidikan yang berbasis data di daerahnya.

"Dengan adanya Rapor Pendidikan dapat membantu pemerintah daerah (untuk mengetahui) tentang apa yang perlu menjadi perhatian. Sehingga pemda dapat menyerap untuk melakukan perencanaan dan penganggaran, yang dulu hanya berbasis asumsi, kini bisa berbasis data," ujar Iwan.

"Harapan kita dengan adanya penyelarasan ini dapat memudahkan pemda untuk terus melakukan peningkatan pembangunan SDM", sambungnya.