DPR: Jangan Kebakaran Jenggot, Pansus Haji Bukan Soal PKB dan PBNU

Marwan mengungkap, Pansus Angket Haji dibentuk karena Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak transparan soal data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji 2024.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 29 Jul 2024, 14:27 WIB
Diterbitkan 29 Jul 2024, 14:26 WIB
DPR menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024, Selasa (9/7/2024).
DPR menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024, Selasa (9/7/2024). (tangkapan layar Youtube DPR RI / TV Parlemen)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan, Pansus Haji murni urusan pekerjaan wakil rakyat di Senayan yang didedikasi untuk umat muslim yang sudah menunggu terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu, dia tidak sepaham dengan narasi yang menyinggung hal itu adalah urusan pribadi para pihak terkait.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," tegas Marwan dalam keterangan diterima, Senin (29/7/2024).

Dia pun tidak sepakat, dengan anggapan yang menilai pansus haji dikaitkan dengan silang pendapat PKB dan PBNU. Sebab tujuan Parlemen membentuk hal tersebut untuk meminta penjelasan kepada Kementerian Agama yang dipimpin oleh Yaqut Cholil Coumas, adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

"Tidak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," yakin dia.

Marwan mengungkap, Pansus Angket Haji dibentuk karena Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak transparan soal data dan keterangan memadai terkait  pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ungkap dia.

Marwan menilai, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang diduga ditutup-tutupi itu. Harapannya, dugaan tersebut mendapat konfirmasi yang nyata.

“Terutama penggunaan visa  hak jamaah haji reguler yang tidak  diberikan  kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," pungkas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mempertanyakan tujuan dari pembentukan pansus ini. Dia mencurigai, pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi hanya untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata pria karib disapa Gus Yahya saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (28/7/2024).

 

Ketum PBNU Curigai Dirinya Diincar dalam Pansus Haji

Tidak hanya itu, Yahya juga menduga kritik dari Pansus Angket Haji juga erat kaitannya dengan posisi adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI. 

 "Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata :”dia.

Meski demikian, Gus Yahya tidak ingin ambil pusing terhadap kecurigaan yang berkembang itu. Dia ingun melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut.

"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu kita masih belum," dia menandasi.

      

Infografis Perbedaan Rukun dan Wajib Haji dengan Rukun Umrah. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Perbedaan Rukun dan Wajib Haji dengan Rukun Umrah. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya