Istana: Jokowi Buka Komunikasi dan Jaga Silaturahmi dengan Megawati

Terkait narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden, Ari menegaskan bahwa Jokowi selalu menaati konstitusi. Dia menekankan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk merubah konstitusi.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 07 Agu 2024, 10:15 WIB
Diterbitkan 07 Agu 2024, 10:15 WIB
Momen Jokowi Gandeng Tangan Megawati saat Rakernas III PDIP
Momen Jokowi Gandeng Tangan Megawati saat Rakernas III PDIP. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana berbicara soal hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan Jokowi membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan Megawati.

"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Tokoh-tokoh bangsa," jelas Ari kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Terkait narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden, Ari menegaskan bahwa Jokowi selalu menaati konstitusi. Dia menekankan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk merubah konstitusi.

"Terkait dengan narasi 3 periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas, beliau patuh dan taat pada Konstitusi," tutur dia.

"Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh presiden," sambung Ari.

Sebelumnya, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan menolak tegas wacana presiden tiga periode. Dia mengaku hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.

Awalnya, Megawati memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8) menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.

"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 Juli 2024

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi.

"Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tambah Megawati.

Mereka meminta para Pj Gubernur untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Istana Belum Bisa Pastikan Ada Pertemuan Jokowi-Megawati saat Hari Kemerdekaan di IKN

Jokowi Ajak Megawati, SBY, dan Habibie Foto Bareng
Presiden Jokowi berfoto bersama presiden terdahulu yakni Presiden ketiga RI BJ Habibie, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Kamis (17/8). (HANDOUT/INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE/AFP)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat suara, saat disinggung soal wacana pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu kembali mencuat, usai Megawati mengaku tidak ada masalah terkait dirinya dengan kepala negara.

“Saya belum tau jadwalnya (pertemuan Jokowi-Megawati), kan dalam bulan Agustus ini kan juga ada banyak event ya,” ujar Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Namun Pratikno memberi sinyal, Megawati dalam kapasitasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia akan diundang oleh pihak Istana untuk memperingati hari kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 17 Agustus mendatang.

“Tanggal 17 ada upacara detik-detik proklamasi di mana nanti presiden akan hadir menjadi inspektur upacara di IKN, mantan presiden akan diundang untuk hadir di upacara detik-detik proklamasi di IKN,” jelas Pratikno.

Kendati demikian, Pratikno belum bisa memastikan kehadiran Megawati. Sebab, saat ini undangan resmi dari Istana masih dalam proses pengiriman.

“Proses undangan masih akan segera dikirim, kami akan cek dan konfirmasi (kehadirannya setelahnya),” Pratikno menandasi.


Moeldoko: Hubungan Megawati dan Jokowi Tidak Berubah Meski Beda Jalan Politik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Moeldoko, relasi Jokowi kepada Presiden kelima RI itu tidak berubah meski keduanya kini berbeda jalan politik.

Hal ini menanggapi pernyataan Megawati soal hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja meski Mega menyinggung penolakan masa jabataan presiden 3 periode.

"Saya pikir dalam pandangan saya dari beliau ini gak ada yang berubah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Moeldoko lalu ditanya hubungan Jokowi dan Megawati setelah berbeda pilihan politik. Dia menyatakan, bahwa tidak ada yang berubah dari Jokowi.

"Saya lihat dari beliau (Jokowi) gak ada yang berubah," ucapnya.

Mantan Panglima TNI ini pun tidak mengetahui apakah ada rencana Jokowi bertemu dengan Megawati.

"Saya juga belum tahu," tukas dia.

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan menolak tegas wacana presiden tiga periode. Dia mengaku hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.

Awalnya, Megawati memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8) menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.

"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 Juli 2024. 

Infografis Pertemuan Prabowo dengan Megawati, SBY dan Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Pertemuan Prabowo dengan Megawati, SBY dan Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya