Dukung Prabowo, DPR Minta Pertamina Benahi Sistem Subsidi BBM dan LPG 3Kg

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi menyoroti masalah subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan Gas LPG 3 kilogram. Menurut dia, Pertamina harus segera membenahi persoalan subsidi ini sehubungan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Istimewa MPR RI pada Minggu, 20 Oktober 2024.

“Sehubungan dengan direction presiden tersebut, saya meminta Pertamina untuk segera membenahi persoalan subsidi ini, baik pada tataran konsep maupun tata laksananya di lapangan,” kata Mulyadi melalui keterangannya, Jumat, 24 Oktober 2024.

Mulyadi yang ditunjuk sebagai Kapoksi Fraksi Partai Demokrat di Komisi XII DPR RI ini mengatakan, suka tidak suka harus diakui subsidi yang telah menelan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun itu sebagian besar dinikmati oleh yang tidak berhak atau bukan orang miskin.

“Namun, yang mengherankan solusi dari persoalan ini dari dulu sampai sekarang belum menunjukkan progres yang signifikan,” ujar Anggota Legislatif asal Sumatera Barat ini.

Menurut dia, kegagalannya pada sebuah sistem. Karena, kata dia, pembuat sistem atau pengambil kebijakan tidak menguasai atau tidak peduli alias tutup mata terhadap fakta di lapangan yang sebenarnya. Sebab, lanjut dia, mereka lebih sibuk dengan persoalan normatif administratif, bukan persoalan substantif.

“Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, kita harus berani meneliti praktik pelaksanaan subsidi tersebut, dan tidak perlu alergi membongkar penyimpangan yang terjadi selama ini, untuk kepentingan perbaikan sistem ke depan. Sehingga, kerugian negara tidak berlarut-larut terus terjadi dari tahun ke tahun,” jelas dia.

Diketahui, Mulyadi dilantik menjadi Anggota DPR RI untuk keempat kalinya. Saat ini, Mulyadi kembali ke komisi energi yaitu Komisi XII periode 2024-2029. Adapun, mitra kerja Komisi XII ini dengan ESDM, lingkungan hidup, dan investasi/BKPM.

Pada periode 2019-2024, Mulyadi ditugasi di Komisi III DPR yang membidangi hukum. Namun, di tengah jalan Mulyadi mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Barat.

Pada periode kedua (2014-2019), Mulyadi merupakan pimpinan di komisi energi saat itu masih Komisi VII. Sehingga, Mulyadi sudah tidak asing lagi dengan persoalan energi dan lingkungan hidup.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus bisa mencapai swasembada energi dan tidak bergantung pada pasokan negara lain. Menurut dia, Indonesia harus bisa memenuhi pasokan energi sebagai bentuk kesiapan menghadapi kondisi yang tidak diduga.

“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain,” kata Prabowo pada Minggu, 20 Oktober 2024.