Prabowo Targetkan 15 Juta Anak Dapat Makan Bergizi Gratis di September 2025

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 15 juta anak-anak Indonesia telah mendapat makan bergizi gratis di September 2025.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 22 Jan 2025, 19:00 WIB
Diterbitkan 22 Jan 2025, 19:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto dalam acara 'Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia'.
Presiden Prabowo Subianto dalam acara 'Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia'. (Ist)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menargetkan 15 juta anak-anak Indonesia telah mendapat makan bergizi gratis di September 2025.

Dia menekankan program makan bergizi gratis harus menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir 2025.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dia menyampaikan hingga kini program yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini telah melayani 650.000 anak-anak di 31 provinsi. Prabowo menuturkan keberhasilan ini berkat kerja keras semua jajaran menteri dan pemerintah daerah.

"Terima kasih kerjasama ini. Seluruh kementerian/lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini. Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah," ujarnya.

Prabowo mengatakan makan bergizi gratis bertujuan agar anak-anak Indonesia menjadi kuat dan cerdas. Dia optimistis kemampuan akademis anak-anak akan meningkat kedepannya.

"Ini adalah masalah strategis. Kita memperkuat masalah Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat harus cerdas harus semangat harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita," tutur Prabowo.

Istana Bantah Program Makan Bergizi Gratis Pangkas Anggaran Pembangunan IKN

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Dedek Prayudi meluruskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi jangan, mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain,” tutur Dedek kepada wartawan, dikutip Selasa (21/1/2025).

“Tapi memang ada refocusing. Dari eranya Presiden Jokowi yang menjadikan atau membangun infrastruktur secara masif, kemudian ketika infrastruktur itu secara masif sudah dibangun, kini saatnya kita refocusing untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia). Kurang lebih seperti itu ya,” sambungnya.

Menurut Dedek, peningkatan kualitas SDM itu tidak hanya soal Makan Bergizi Gratis, melainkan ada banyak sekali program. Seperti misalnya di sektor medis, terdapat program pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.

“Belum lagi kita bicara periksa TBC, itu Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu,” jelas dia.

“Jadi, apa namanya, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan, sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta akan lebih ditingkatkan,” lanjut Dedek.

Dia menyatakan, pengalihan fokus pemerintah dari pembangunan infrastruktur ke peningkatan kualitas SDM tidak akan mempengaruhi penyelesaian IKN.

“Oh enggak, enggak. IKN itu tetap sudah dianggarkan, itu anggarannya Rp20 sekian triliun, dan apa namanya, saya lupa persisnya berapa, cuma itu Rp20 sekian triliun. Tapi yang jelas, anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024,” ungkapnya.

Anggaran IKN Turun

Dedek menegaskan, penurunan anggaran IKN bukan berarti komitmen penuntasannya juga ikut kendur dan disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis. Hal itu dikarenakan adanya batas maksimal penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur. 

“Karena memang ada ceiling, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen, dan itu ada di Undang-Undangnya. Dan ketika itu sudah mendekati ceiling, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai,” Dedek menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya