Rapat Bahas Siswa SPN Dipecat, Sahroni DPR Sempat Dibuat Berang

Liputan6.com, Jakarta Komisi III DPR RI hari ini, Kamis (6/2/2025) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masalah seorang siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat.

Dalam hal ini, orang tua korban dan Kepala SPN Polda Jabar Kombes Dede Yudi Ferdiansyah dihadirkan langsung untuk memberikan keterangan di depan sejumlah Anggota Komisi III DPR RI.

Dalam kesempatan Dede menjelaskan, alasan dikeluarkannya siswa SPN tersebut. Di mana ada dua alasannya.

"Yang bersangkutan dikeluarkan, karena dua aspek. Yaitu aspek mental dan kepribadian, yang kedua aspek akademik yaitu tidak mengikuti perkuliahan selama 230 jam pelajaran," jelas dia.

Orang tua korban pun hadir menepis anaknya depresi karena di SPN. Selain itu, menjelaskan anaknya mendapat kekerasan dari seniornya, bahkan disebut mengalami gangguan jiwa.

Mendengar hal ini, IPDA Ferren Azzahra Putri dari Bagian Psikologi SDM Polda Jawa Barat, yang memeriksa dan melakukan tes psikologi, menjelaskan dari hasil analisanya, bahwa siswa tersebut menunjukan contoh yang menjurus kepada NPD atau Narcissistic Personality Disorder.

Selain itu, dia menerangkan mendapatkan informasi dari siswa lain, bahwa korban menyuruh memukul bagian punggungnya, agar terkesan dipukul oleh pengasuh, selain itu disebut korban memiliki sikap arogan dan angkuh.

Mendengar pertanyaan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang memimpin sidang terlihat berang.

"Ini bukan faktual dari apa yang terjadi. Ini kebencian, enggak boleh, masa menuduh ini enggak benar, si itu enggak benar. Jangan melakukan laporan ini dengan atas kebencian," jelas dia.

Sahroni pun meminta agar SPN mengevaluasi dari kasus ini. Karena menurut dia, ini bisa saja terjadi dengan siapapun.

Setelah mendengarkan masukan dari anggota lainnya, Komisi III DPR RI menyimpulkan sejumlah hal, diantaranya meminta jajaran Polda Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pemberhentian siswa SPN secara transparan dan berkeadilan.

"Komisi III DPR mendukung Kapolda Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap system Pendidikan dan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jabar," baca Sahroni.

Dia pun berharap kejadian ini menjadi catatan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Kita semua ingin instansi Polri selalu bisa profesional, humanis, seperti yang selalu Pak Kapolri instruksikan. Jangan lagi ada kejadian seperti ini," tutup Sahroni.