Efisiensi Anggaran, Pemprov Jakarta Bakal Kaji Penerapan WFA atau WFH untuk ASN

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengkaji kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) buntut efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya itu masih kita kaji ya masalah Work From Anywhere-nya atau Work From Home-nya," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Teguh, sejauh ini ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih datang bekerja ke satuannya lima seperti biasa. Tak ada ASN Pemprov DKI Jakarta yang WFA ataupun WFH.

"Untuk DKI Jakarta sebenarnya masih lima hari kerja. Kita akan tentukan kemudian bagaimana yang terbaik (WFA atau WFH)," ucap Teguh.

Diketahui, imbas efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga mencari strategi untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan WFA, seperti yang hendak diterapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKN Zudan Arif menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN, sekaligus juga menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

"Efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki," kata Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Zudan Arif juga menyinggung soal formula 2 hari WFA dan 3 hari WFO sebagai langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu. Salah satunya dalam meningkatkan trustworthy masyarakat, dimana anggaran negara yang digunakan disoroti sebagai penghamburan keuangan negara.

Menurut Zudan dengan instruksi efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerja.

"Jadikan efisiensi ini untuk mem-branding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif dan efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," ungkap Zudan.

Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal pemerintah daerah (Pemda) yang diminta untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Jadi intinya semangat untuk efisiensi semangat yang saya dan Bang Doel pasti akan dukung sepenuhnya," kata Pramono Anung usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dia juga siap memangkas anggaran untuk makanan ringan rapat di Pemprov DKI Jakarta. Pramono berseloroh, tak suka makan banyak karena takut gendut.

"Tadi saya dengan Pak Gubernur (Teguh Setyabudi) diskusi mengenai hal ini, saya sampaikan monggo apa saja yang mau diefisiensikan termasuk urusan snack yang ditanyakan kepada saya," jelas Pramono Anung.

"Saya termasuk penganut tidak makan snack banyak-banyak, bagi saya snack-nya mau dipotong monggo saja," sambungnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Jakarta dalam rangka untuk mencermati instruksi dari pemerintah pusat. Teguh berujar, sudah ada beberapa pos-pos yang anggarannya akan diefisiensikan.

"Kita memetakan pos-pos mana yang memang bisa di re-focusing yang tadinya mungkin tidak optimal nantinya atau tidak penting bisa kita fokuskan. Untuk sementara kita bintangi atau blokir sehingga nanti kita petakan dapatnya berapa dan nanti akan kita sampaikan," kata Teguh.

Teguh menuturkan, anggaran yang diefisienkan itu akan dicek ulang, sehingga bisa dialihkan untuk sejumlah program strategis Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) usai dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Nanti bisa juga mendukung program strategis dari gubernur dan wakil gubernur terpilih dan program-program strategis dari pemerintah pusat yang belum teranggarkan. Nanti eksekusinya di zaman Pak Pram," ucap Teguh.