Menteri Keuangan Pastikan Tak Ada Pemotongan Beasiswa KIP dan Kenaikan UKT

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, tak ada pengurangan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam efisiensi anggaran 2025.

"Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar,” kata Sri pada konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa jumlah anggaran untuk beasiswa KIP untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp 14.698.000.000 triliun. 

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi.  Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," jelas Sri.

Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan, lanjut Sri, yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemenditi Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan.

Sementara mengenai bantuan operasional pendidikan keperguruan tinggi, terdapat efisiensi yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, namun tak boleh meningkatkan biaya UKT.

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, tak ada sama sekali PHK tenaga hononer di seluruh Kementerian dan Lembaga imbas dari efisiensi anggaran 2025.

Sri memastikan efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menyasar belanja pegawai ataupun anggaran honorer.

“Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak pada honorer,” kata Sri pada konferensi pers bersama pimpinan DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Sri menyebut akan dilakukan penelitian untuk mengoreksi efisiensi di tiap Kementerian/Lembaga agar tidak terdampak ke pegawai honor.

“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” kata Sri. 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, angkat bicara terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN atau honorer di berbagai kementerian, lembaga (K/L), dan pemerintahan daerah akibat efisiensi anggaran menjadi sorotan.

Menurut Misbakhun, perlu pemahaman yang jelas pemutusan hubungan kerja tersebut bukanlah kebijakan yang berlaku di sektor swasta, melainkan bagian dari langkah efisiensi di anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ia menekankan, yang terlibat dalam efisiensi ini adalah aparatur sipil negara (ASN), kementerian, lembaga negara, serta institusi lainnya yang berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran negara, termasuk TNI dan Polri.

"Ini begini, saya ingin meluruskan PHK itu di sektor swasta. Ini adalah efisiensi di APBN 2025, di mana skup lapangannya itu adalah ASN, Kementerian Lembaga, TNI, dan Polri. Ini lembaga tinggi negara yang semuanya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pendapatan belanja negara," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan tersebut tidak dikaitkan dengan sektor di luar APBN. "Jadi, minta tolong jangan dikaitkan dengan di luar APBN. Minta tolong itu. Jadi, pemahamannya ini adalah efisiensi," ujarnya.