Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Agung Baskoro mengatakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto sudah jelas soal kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran sehingga seharusnya tidak ada lagi salah tafsir di tataran birokrat maupun masyarakat luas.
Menurut Agung sudah sangat jelas instruksi Presiden bahwa efisiensi tersebut sama sekali tidak berdampak ke sektor pendidikan dan PHK.
Baca Juga
“Arahan efisiensi dari Presiden Prabowo ini jelas dan tegas sebagaimana INPRES. Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementrian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Advertisement
Agung juga mengatakan apabila terjadi perlawanan ataupun pembangkangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut.
“Karena melawan INPRES sama saja pembangkangan terhadap presiden yang ujungnya harus ditindak,” lanjutnya.
Tak Berdampak ke Tenaga Honorer
Melalui konferensi pers pada Jumat (14/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak terhadap nilai UKT. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh PTN hanya untuk anggaran sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).
Sementara terkait PHK, Menkeu menyampaikan pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut.
“PHK honorer di K/L dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani seperti dilansir Antara.
Advertisement
