Propam Polri Periksa Anggota Polda Jawa Tengah Buntut Lagu 'Bayar Polisi' Band Sukatani

Liputan6.com, Jakarta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memeriksa anggota Ditressiber Polda Jawa Tengah buntut dari band Sukatani yang merilis lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Pemeriksaan anggota Polda Jawa Tengah itu sebagai bentuk tranparansi Polri.

"Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri," ujar Divpropam Polri melalui akun X resminya Sabtu, (22/2/2025).

Propam Polri kemudian menegaskan akan terbuka dengan kritik dan masukan dari masyarakat guna memperbaiki organisasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Namun dalam akun tersebut tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap anggota Polda Jawa Tengah itu.

"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya," tulis akun tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait lagu karya Band Sukatani yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar'. Musik itu pun kemudian menjadi viral di media sosial.

"Tidak ada masalah, mungkin ada missed namun sudah diluruskan," kata Sigit, Jumat (21/2/2025).

Kapolri menegaskan, institusi Korps Bhayangkara akan menerima masukan dari masyarakat. Hal itu sebagai evaluasi agar institusi yang dipimpinnya menjadi lebih baik.

"Polri tidak anti kritik, kritik sebagai masukkan untuk evaluasi, dalam menerima kritik tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan dan kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan hal-hal yang bisa disampaikan, bisa diberikan penjelasan," tegasnya.

Eks Kabareskrim Polri ini memastikan, Polri akan terus berbenah untuk melakukan perbaikan. Salah satunya dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.

"Prinsipnya Polri terus berbenah untuk melakukan perbaikan, dengan memberikan punishment kepada anggota yang melanggar dan memberikan rewards kepada anggota yang baik dan berprestasi," ucap Kapolri.

"Dan itu merupakan upaya dan komitmen Polri terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap terhadap kekurangan dan tentunya itu menjadi upaya yang terus kami lakukan," pungkasnya.

Baca juga Profil Sukatani, Band Punk Viral Usai Minta Maaf Terkait Lagu 'Bayar Bayar Bayar'

Sebelumnya, band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian melalui video di akun media sosial mereka terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Dalam unggahan media sosial band tersebut, dua personel band Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri atas lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

Sebagai informasi, salah satu bagian lirik pada lagu tersebut adalah 'mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi'.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan," ucap Alectroguy.

Alectroguy selaku gitaris band itu mengatakan bahwa saat ini lagu tersebut telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify. Ia juga mengimbau kepada para pengguna platform media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.

"Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami," ujar Alectroguy.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari polemik yang menimpa band punk Sukatani terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Menurut Mahfud, band tersebut seharusnya tidak perlu meminta maaf kepada institusi Polri hanya karena lagunya dinyanyikan oleh pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi.

Melalui unggahannya di platform X, Mahfud menegaskan bahwa Sukatani tidak perlu menarik lagu tersebut.

"Mestinya grup band SUKATANI tak perlu minta maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari peredaran krn alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025)," tulis Mahfud, Sabtu (22/2/2025).

Ia menekankan bahwa lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum aksi unjuk rasa terjadi. Mahfud juga menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dalam dunia seni, termasuk dalam bentuk kritik sosial melalui lagu.

"Menciptakan lagu utk kritik adl HAM (Hak Asasi Manusia)," tambahnya dalam unggahan yang sama.

Pernyataan Mahfud Md mendapat beragam tanggapan dari publik. Banyak yang menganggap bahwa sikap Mahfud sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

"Mestinya? Mestinya kepolisian yg harus belajar baca lebih banyak ketimbang normalisasi "izin ndan, izin senior". anggaran paling banyak tapi cuma buat nyusahin rakyat doang. Bubarin aja sekalian," kata salah satu netizen.

"Cara terbaik @DivHumas_Polri untuk menyikapi lagu Sukatani ya membantahnya dengan fakta dilapangan bahwalagunya Sukatani itu tidak relevan di masyarakat," yang lainnya menimpali.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan bahwa anggota kepolisian yang melarang masyarakat untuk menyampaikan kritik justru melanggar perintah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

"Bapak Kapolri berkali-kali menyampaikan Polri tidak antikritik. Siapa yang berani mengkritik keras Polri, justru akan menjadi sahabat Polri," kata Poengky Indarti dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/2/2025) seperti dilansir Antara.

Oleh karena itu, kata dia, jika benar ada pihak dari kepolisian yang berani melarang orang melakukan kritik, yang bersangkutan justru melanggar perintah Kapolri.

Poengky menyampaikan hal itu ketika merespons lagu 'Bayar Bayar Bayar' gubahan grup musik Sukatani yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dua personel grup musik itu belakangan menyampaikan permintaan maaf atas lagu yang berisi kritikan terhadap polisi.

Menurut Poengky, lagu Bayar Bayar Bayar merupakan luapan perasaan band Sukatani atas realitas di tengah masyarakat. Grup musik itu menduga masih ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum seperti pungutan liar.

Anggota Kompolnas periode 2016–2020 ini menegaskan bahwa kritik sebagaimana lirik lagu itu jika benar, hal itu merupakan penyimpangan dari tugas-tugas mulia kepolisian.

Poengky memandang lagu sebagai bentuk karya seni yang menjadi salah satu sarana mengemukakan kritik sosial. Ia lantas mencontohkan jajaran musisi yang kerap menyuarakan kritik lewat lirik lagu seperti Iwan Fals dan John Lennon.

"Hal tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi, yang disampaikan melalui seni, sehingga tidak layak untuk dilarang, diproses hukum, dan diadili," kata Poengky.

Poengky yang juga anggota Kompolnas periode 2020–2024 berpendapat bahwa pengawasan melekat dan melakukan tindak lanjut dengan memeriksa anggota Polri yang ada dugaan melakukan tindakan transaksional merupakan langkah yang lebih utama ketimbang melarang peredaran lagu maupun meminta grup musik meminta maaf.

"Saya berharap masyarakat tetap berani menyuarakan kritik agar praktik-praktik buruk yang merugikan rakyat dapat dibongkar dan dihapuskan," kata Poengky.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com