7 Respons BEM SI, Gerindra, hingga Ketua MPR RI Terkait Aksi Mahasiwa Indonesia Gelap

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin 17 Februari 2025.

Aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pihak pun angkat bicara terkait adanya aksi Indonesia Gelap, termasuk BEM SI. Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'.

"Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat," ujar Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," sambung dia.

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

Hal senada disampaikan Koordinator Pusat BEM SI yang lain, Satria Naufal. Dia mengatakan, gerakan yang dilabeli Indonesia Gelap bukan datang tiba-tiba, tapi sudah dipublikasikan sejak 4 Februari 2025.

Dia mengungkapkan, Indonesia Gelap ini merepresentasikan 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sebetulnya tajuk Indonesia Gelap ini sudah kita mulai hadirkan, sudah mulai kita publikasi semenjak 4 Februari. Dalam tajuk ini merepresentasikan 100 hari kerja Prabowo-Gibran," kata dia seperti dikutip di kanal YouTube Liputan 6 SCTV, Rabu 19 Februari 2025.

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal demo mahasiswa 'Indonesia Gelap'. Dia mengklaim pemerintah selalu mau mendengar suara mahasiswa.

"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan," kata Muzani di komplek parlemen Senayan, dikutip Rabu 19 Februari 2025.

Kemudian, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno merespons gerakan Indonesia Gelap yang saat ini ramai di media sosial. Menurut Eddy, seharusnya seluruh bangsa Indonesia optimis.

Berikut sederet respons sejumlah pihak terkait aksi Indonesia Gelap dihimpun Tim News Liputan6.com:

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin 17 Februari 2025.

Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut," dikutip dari akun Instagram @bemui_official.

Kemudian, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Satria Naufal mengatakan, gerakan yang dilabeli Indonesia Gelap bukan datang tiba-tiba, tapi sudah dipublikasikan sejak 4 Februari 2025.

Dia mengungkapkan, Indonesia Gelap ini merepresentasikan 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sebetulnya tajuk Indonesia Gelap ini sudah kita mulai hadirkan, sudah mulai kita publikasi semenjak 4 Februari. Dalam tajuk ini merepresentasikan 100 hari kerja Prabowo-Gibran," kata dia seperti dikutip di kanal YouTube Liputan 6 SCTV, Rabu 19 Februari 2025.

Satria menjelaskan, aksi turun ke jalan di mana puncaknya pada Kamis 20 Februari 2025 ini semua berkaitan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo, di mana berdampak memangkas anggaran pendidikan.

"Belakangan ini yang buat triggering adalah ketika ada berita (dan) ada dokumen yang mengatakan bahwa Kemenristek Dikti memotong anggaran pendidikan atas nama efisiensi oleh acuan yang melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 yang mengakibatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dipotong, ada kemudian potensi teman-teman putus kuliah, ada basisnya yang kemudian dipotong, dan sebagai macamnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Satria menyampaikan BEM SI merupakan sebagian kecil dari kelompok yang datang pada aksi demonstrasi yang digelar kemarin, Senin 17 Februari 2025.

Tak hanya sekelompok mahasiswa yang berkumpul, namun ada petani, buruh, dan pekerja menengah.

"Karena teman-teman mengatasnamakannya Koalisi Masyarakat Sipil. Bahkan per hari ini di seluruh Indonesia masih berdengung tajuk Indonesia Gelap," jelas Satria.

Ribuan mahasiswa termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada yang turut serta dalam aksi demonstrasi bertema ‘Indonesia Gelap’ tolak kebijakan pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.

Ketua BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto mendesak Presiden perlu meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama pemangkasan anggaran menyangkut pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat.

"Kita minta Presiden untuk meninjau ulang," kata Tiyo Ardianto, Selasa 18 Februari 2025.

Tiyo memberikan contoh anggaran sektor pendidikan selama ini belum ideal muai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, ditambah sarana dan prasarana pendidikan, hingga gaji guru honorer belum dapat diselesaikan pemerintah. Terlebih pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan.

"PTN pastilah tambah pusing karena harus mencari tambahan dana. Jalan keluar paling gampang? Naikkan UKT. Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah hanya karena tak ada biaya," kata Tiyo dalam aksi Indonesia Gelap.

Walaupun pemerintah baru-baru ini memberikan respon bahwa tidak akan ada kenaikan UKT dan program KIP-K tetap dijalankan, namun menurutnya sangat disayangkan bahwa sejak awal pemerintah mengorbankan anggaran pendidikan dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya masih ada kemungkinan pemerintah kembali melakukan pemotongan anggaran, sebab Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memuat arahan untuk menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Menurut Tiyo, tidaklah bijak jika menjalankan efisiensi anggaran dalam mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program MBG.

"Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup," tambahnya.

BEM KM UGM, memberikan dua tuntutan utama bagi pemerintah, pertama, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menyesuaikan kapasitas APBN dan kemampuan ekonomi nasional saat ini. Pemerintah tidak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan dan mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, harapan penerapan Kebijakan Pajak Progresif yang mampu menjadi sumber baru pendapatan negara. Maka, Pemerintah perlu mengatur kembali prioritas masyarakat sebelum kembali mengambil kebijakan.

"Kembalikan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah dan masa depan dengan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi," pesan Tiyo.

Tiyo menegaskan, jika pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap ini maka pihaknya bersama mahasiswa dari berbagai di Indonesia akan kembali menggelar aksi serupa yang akan menggandeng masyarakat dengan jumlah massa jauh lebih besar.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal demo mahasiswa 'Indonesia Gelap'. Dia mengklaim pemerintah selalu mau mendengar suara mahasiswa.

"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan," kata Muzani di komplek parlemen Senayan, dikutip Rabu 19 Februari 2025.

Menurut Muzani, kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah Prabowo baru tahap awal sehingga wajar menimbulkan kekagetan di masyarakat.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan sering kali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi, sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh-boleh saja," kata dia.

Bahkan, kata dia, kekagetan tidak hanya terjadi di masyarakat melainkan juga di internal pemerintah juga mengalaminya.

"Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar," ujarnya.

Menurutnya, kekagetan itu berujung salam paham masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"Kekagetan itulah yang sering kali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo," pungkas Muzani.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno merespons gerakan Indonesia Gelap yang saat ini ramai di media sosial. Menurut Eddy, seharusnya seluruh bangsa Indonesia optimis.

"Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan. Kita pilih yang mana? Saya pilih optimis bahwa Indonesia akan cerah dan maju," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

Eddy mengajak menyebarkan optimisme dengan memberikan berbagai ide dan gagasan untuk kebijakan publik yang terus lebih baik.

"Daripada jadi bagian yang mengutuk kegelapan, saya memilih untuk menjadi pihak yang menyalakan lilin. Pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk memberikan ide, gagasan dan bahkan masukan. Manfaatkan sebaik-baiknya ruang itu, tapi sebaiknya tidak menyebarkan pesimisme," lanjut Eddy.

Dalam pandangan Eddy, pemerintah saat ini terus berupaya memberikan program-program pro rakyat dengan berpihak pada rakyat kecil. Mulai dari pembebasan utang UMKM, Nelayan, hingga keberpihakan Presiden Prabowo pada pengecer gas LPG 3kg yang juga didominasi pedagang kecil.

Contoh lain misalnya ketika Presiden Prabowo mendengar aspirasi publik mengenai kebijakan PPN 12 persen. Semua aspirasi didengar, tidak ada kritik yang diberangus dan bahkan kebijakan dijalankan berdasarkan masukan masyarakat.

"Bagi saya mari kita berikan kesempatan pemerintah bekerja. Optimisme itu perlu dan penting untuk merawat harapan. Bagaimana caranya? Dengan terus memberikan masukan jika dianggap tidak tepat dan memperluas implementasi kebijakan jika dianggap sudah benar dan tepat sasaran," lanjut Eddy.

Salah satu hal Eddy percaya Indonesia akan cerah dan maju adalah sikap Presiden Prabowo yang tidak pernah anti kritik dan bahkan memberikan ruang seluas-luasnya bagi berbagai gagasan dan ide yang disampaikan dari berbagai saluran.

"Pak Prabowo berhasil menepis ketakutan mereka yang menganggap beliau anti kritik. Justru Pak Prabowo sangat mendengar dan tidak ada demonstrasi yang direpresi. Itu saja sudah membuktikan bahwa ke depan Indonesia akan cerah," kata dia.

"Sekali lagi, berhenti mengutuk kegelapan dan ayo kita lakukan kerja nyata nyalakan lilin untuk terangi semua," pungkas Eddy.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Nurul Arifin merespons soal aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.

Nurul menghargai aksi demonstrasi dan menurutnga hal itu bisa diartikan sebagai sebuah peringatan agar masyarakat dan pemerintah tidak kebablasan.

"Saya pikir ini bagus ya, untuk kemudian membuat alert waspada. Artinya kita betul-betul, oh ini yang diinginkan, jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini," ujar Nurul Arifin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Jadi kita saling mendengarkan kemudian juga saling menghargai," sambungnya.

Meski demikian, Nurul mengimbau demonstran agar tertib dan tidak melakukan sikap anarkis. Sebab, hal itu hanya akan merugikan diri sendiri hingga stabilitas negara.

"Menurut saya demo itu ya wajar-wajar saja, kita juga jangan takut, jangan takut juga menyalurkan aspirasi tapi lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkis karena kalau sampai anarkis kan tidak hanya merusak segelintir tapi juga negara inilah. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi," pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ikut berkomentar aksi demontrasi mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap. Aksi ini viral beberapa hari terakhir yang digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI.

Aksi ini menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap merugikan rakyat, termasuk dalam pembukaan lapangan kerja.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, bahwa persoalan kesulitan mencari pekerjaan tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, susah mencari kerja juga terjadi di negara maju sekelas Amerika Serikat (AS).

"Ada orang bilang oh di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja gak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah," kata Luhut dalam acara The Economic Insight 2024 di The Westin, Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

Luhut menekankan pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Dia menyebut pemerintah telah memberdayakan sekitar 300 generasi muda untuk bekerja di ekosistem government technology atau govtech.

"Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia.

Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini, itu," kesal dia.

Dia juga menekankan bahwa anak muda yang telah diberdayakan pemerintah mengaku bangga bekerja dan menjadi orang Indonesia. Luhut menekankan pemerintah Prabowo terus berupaya mendorong talenta muda di Indonesia untuk mendorong digitalisasi.

"Anak-anak muda kegiatan di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja selesai keuangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia.

Karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami digunakan untuk ini," tandasnya.

Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi angkat bicara terkait demo mahasiswa pada Senin 17 Februari 2025 di berbagai daerah yang memviralkan tagar Indonesia Gelap. Prasetyo menegaskan Indonesia tidak gelap dan ia meminta mahasiswa tidak membelokkan fakta.

"Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana? Enggak ada Indonesia gelap gitu loh," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parleme Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2024.

Prasetyo menyebut justru Indonesia kini sedang bangkit, ia minta mahasiswa menjadi manusia yang optimis.

"Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu," kata dia.

Ia meminta pemerintah diberi waktu panjang dan jangan dinilai saat baru 100 hari kerja.

"Jadi berilah kesempatan juga, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi," kata dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," pungkasnya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaklumi adanya aksi mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap". Sebab, menurut dia, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto baru awal berjalan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan kerap kali membuat masyarakat kaget.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025, melansir Antara.

Dia menilai, reaksi kekagetan itu tersebut juga muncul di internal birokrasi pemerintahan atas kebijakan baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Misalnya, lanjut Muzani, terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ucap dia

Menurut Muzani, akibat kekagetan itu, seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang salah kaprah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo.

"Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahamkan," tutur dia.

Padahal, tambah Muzani, kebijakan itu dimaksudkan untuk kebaikan jangka panjang. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh publik.

"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang di pidato Pak Prabowo yang juga kalian semuanya, seluruh jutaan semua sudah mengetahui, bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua," tandas Muzani.