Pemerintah Imbau Perusahaan Swasta Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Jelang dan Usai Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengimbau perusahaan swasta menerapkan sistem kerja di mana saja atau flexible working arrangement (FWA) menjelang dan setelah Lebaran 2025.

Hal ini agar masyarakat dapat mudik ke kampung halaman lebih cepat untuk menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas saat momen menjelang maupun sesudah Lebaran.

"Bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagiankaryawan yang memang dimungkinkan," jelas Juru Bicara PCO, Adita Irawati dikutip dari siaran persnya, Selasa (4/3/2025).

Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) juga akan didorong untuk bekerja dari manapun. Adita menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) akan mengeluarkan aturan konsep FWA untuk ASN menjelang Lebaran.

"Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RBtengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan Aparat Sipil Negara menerapkannya," ujar Adita.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan skema pengaturan kerja yang fleksibel, atau flexible working Arrangement bagi para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas di musim mudik Lebaran 2025.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk menerapkan skema work from anywhere (WFA) bagi PNS.

"Kebijakan lain sebagai upaya mengurai kemacetan, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait mengurai kemacetan dengan cara flexible working arrangement," ujar AHY di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

AHY berharap kebijakan ini bakal membuat para ASN memulai distribusi mobilitas jelang Lebaran lebih dulu. Sehingga para abdi negara diskenariokan mulai WFA per 24 Maret 2025.

"Tanggal 24 Maret diharapkan sudah mulai WFA. Sehingga bisa mengurangi kepadatan di malam-malam jelang Hari Raya Idul Fitri," kata AHY.

"Karena itu juga berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi. Jadi harus diatur dengan benar, supaya tidak terjadi penumpukan terlalu parah," dia menambahkan.

Permintaan senada juga sempat dilontarkan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi. Skenario WFA didorong guna mengantisipasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur utama, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

"Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran," kata Menhub beberapa waktu lalu.

Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.

Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.