Fraksi PDIP DPR Lakukan Sidak di SPBU, Minta Pertamina Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Lagi

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Pertamina pada Senin 3 Maret 2025 untuk memeriksa kualitas bahan bakar minyak (BBM), mendengarkan aspirasi dari konsumen dan pengelola SPBU, serta memastikan ketersediaan BBM yang aman selama bulan ramadan.

Adapun sidak ini dilakukan pasca adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami hari ini datang dalam rangka untuk melihat realita di lapangan seperti apa setelah ada yang hari ini sedang ramai," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Dalam sidak ini, para anggota Komisi VI DPR dari F-PDIP berbincang dengan sejumlah konsumen SPBU Pertamina. Mereka menanyakan soal kekhawatiran masyarakat.

Selain Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR dari F-PDIP lainnya yang melakukan sidak ini adalah Adisatrya Suryo Sulisto yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa, dan I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan.

"Ternyata betul, keresahan dirasakan oleh konsumen. Yang ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk kita bersama-sama perbaiki," jelas Mufti.

Mufti pun berharap Pertamina bisa segera memperbaiki diri untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Ini yang harus kita kembalikan bersama-sama, ini menjadi PR bagaimana kita diskusikan agar kemudian masyarakat bisa kembali kepercayaan terhadap Pertamina," jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari F-PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto.

"Kami harapkan ini bisa segera pulih dan masyarakat bisa segera timbul lagi kepercayaannya kepada Pertamina. Apalagi ini menghadapi Lebaran, mudah-mudahan tidak terganggu lah," kata dia.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membuka tangan terhadap segala aduan terkait BBM. Imbas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan Pertamina dan anak usaha.

Untuk itu, Simon menyiapkan nomor telepon khusus yang bisa dihubungi demi menampung laporan. Meskipun begitu, ia mengaku saat ini kontak tersebut baru bisa menerima layanan SMS, dan tengah didaftarkan agar bisa melayani pesan via WhatsApp.

"Selain kami punya call center di 135, saya juga punya nomor khusus di 081417081945," ucap Simon dalam sesi konferensi pers, Senin (3/3/2025).

Simon pun menerima usulan dari publik, untuk ikut melibatkan pihak ketiga dalam melakukan proses uji terhadap spesifikasi BBM milik Pertamina. Adapun selama ini proses uji lab dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik. Tentunya dengan ada pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima," ujar dia.

Menurut dia, keterlibatan pihak di luar Pertamina dan pemerintah dalam melakukan pengetesan BBM juga akan mendongkrak kepercayaan publik terhadap produk-produk perseroan, baik yang bersifat barang subsidi maupun non subsidi.

"Dalam arti ketika uji dilakukan oleh Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini, supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain," kata Simon.

Ia berjanji bahwa proses bisnis penyaluran BBM, utamanya produk yang mendapat subsidi bakal lebih transparan. Sehingga bisa lebih banyak melibatkan pihak lain untuk berpartisipasi mengawasi, termasuk masyarakat.

"Bahkan, keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama ikut mengawasi. Karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji, tentunya dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lainnya," seru Simon.