Dukung Kesejahteraan Dosen, Ibas Dorong Pencairan Tunjangan Kinerja

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, pendidikan adalah hal utama. Maka dari itu, kesejahteraan tenaga pengajar, seperti dosen sangatlah penting.

“Sehingga tunjangan kinerja (tukin) harus segera cair. Pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan bangsa Indonesia,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3/2025).

Ibas menggambarkan, dosen adalah arsitek unggul yang berperan besar dalam pembentukan karakter generasi muda. Menurut dia, sebagai arsitek generasi unggul, profesor, dan dosen tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga membangun karakter dan daya saing mahasiswa, agar siap dan tangguh menerima tantangan dunia yang terus berubah.

“Sehingga tidak hanya sekedar formalitas mendapat ujian secara berjenjang tapi juga kualitas dari sisi karakteristik,” jelas Ibas.

Putra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun memastikan, dirinya membuka pintu kepada para dosen untuk menyampaikan keluhan terkait kesejahteraan dan masa depan Pendidikan di Indonesia. Dia mencatat, bila kesejahteraan dosen terpenuhi maka akan ada motivasi besar bagi para dosen dalam mendidik anak-anak bangsa.

“Karena kesejahteraan dosen yang terpenuhi berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda kita,” yakin dia.

Namun memang, Ibas mengakui hingga kini masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia.

“Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasinya, mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen kemendikbud dan dosen kemenag serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi,” akui Ibas.

Meski begitu, Ibas tetap mendorong pendidikan tinggi mengoptimalkan peranan guna mewujudkan salah satu pilar utama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.

“Sangat jelas, yang menyebutkan bahwa setiap keluarga harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum setidaknya dalam preambule kita UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” pesan Ibas.

Sebelum menutup pidatonya, Ibas kembali menegaskan, peningkatan kesejahteraan dosen bukanlah tanggung jawab tunggal Pemerintah semata, melainkan sebuah upaya bersama.

“Peningkatan kesejahteraan Dosen bukanlah tanggungjawab tunggal Pemerintah semata, melainkan sebuah upaya bersama yang butuh dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholders yang berkepentingan, diantaranya akademisi, sektor swasta dan masyarakat,” dia memungkasi.

Merespons Ibas, Anggun Gunawan sebagai Wakil Ketua Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menyampaikan aspirasinya bagaimana para dosen sangat membutuhkan tukin. Dia mengingat, pada zaman Presiden SBY ada 3 payung hukum dibuat untuk guru dan dosen yaitu ASN mendapatkan dua hak, salah satunya adalah hak untuk tunjangan kinerja.

“Kita butuh tukin, bukan aplikasi yang sulit. Kami berharap sebelum lebaran tukin cair. Kalau tidak kami akan mencari keadilan di jalan,” tegas Anggun.

Sebagai informasi, pernyataan terkait disampaikan Ibas saat diskusi Kebangsaan dengan topik “Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas” di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Diskusi ini dihadiri oleh profesor dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia. Beberapa di antaranya Prof. Dr. Ir. Aman Wiratakusumah, M.Sc., Ph.D., Mantan Rektor IPB; Julian Aldrin Pasha M.A. Ph.D., Ketua Senat Fakultas Akademik Unsur Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia; Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc., Guru Besar PWK SAPPK ITB; Anggun Gunawan S.FiI., M.A, Wakil Ketua Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI).

Hadir pula Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Komisi X: Anita Jacob Gah, Bramantyo Suwondo, Sabam Sinaga, dan Sekretaris FPD Marwan Cik Asan.