Anggota DPR dari PDIP Ini Tekankan Pentingnya Pergeseran dari Kesetaraan ke Keadilan Gender

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam perjuangan kesetaraan gender saat mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

oleh Putu Merta Surya Putra Diperbarui 16 Mar 2025, 02:15 WIB
Diterbitkan 16 Mar 2025, 01:29 WIB
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI hadir di sidang komite status perempuan di Markas PBB, Amerika Serikat.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI hadir di sidang komite status perempuan di Markas PBB, Amerika Serikat. (Foto: Istimewa).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam perjuangan kesetaraan gender saat mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dalam forum tersebut, ddia menyatakan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender harus beralih ke upaya untuk mencapai keadilan gender.

"Saya menyampaikan harus ada perubahan paradigma yaitu dari perjuangan kesetaraan gender ke keadilan gender. Bagi saya kesetaraan tidak lagi mencukupi untuk perempuan, kita butuh keadilan gender untuk menekankan perlakuan dan upaya yang lebih baik untuk perempuan," ujar Irine, Sabtu (15/3/2025).

Politikus PDIP ini menegaskan perlu tindakan afirmatif bagi perempuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

"Saya berpandangan bahwa pergeseran paradigma dari kesetaraan gender ke keadilan gender memerlukan tindakan afirmatif yang mengatasi ketidaksetaraan ini. Tidak akan ada keadilan gender tanpa affirmative action," jelas dia.

Irine menyebut fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki parlemen harus diterjemahkan dalam tindakan afirmatif. Dalam kerangka regulasi, parlemen disebut dapat membuat kerangka hukumnya.

"Selain itu, parlemen dapat mempertahankan kebijakan kuota gender yang merupakan strategi efektif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik," jelas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Promosi 1

Mengawasi Program

Untuk praktik di lapangan, kata Irine, parlemen juga ikut berperan dalam menentukan dan mengawasi program Pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang inklusif seperti fasilitas toilet yang lebih besar untuk perempuan di ruang publik.

“Parlemen pun dapat mendorong Pemerintah untuk membuat program yang mendukung kemajuan perempuan, seperti dukungan nutrisi dan kesehatan selama kehamilan, cuti melahirkan yang diperpanjang, penggantian biaya persalinan, dan standar upah yang setara atau lebih tinggi dari laki-laki,” jelas dia.

Legislator dari Dapil Maluku Utara itu juga memberikan pesan untuk anggota parlemen dunia. Menurut Irine, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mempercepat perjuangan kesetaraan gender.

"Saya mendesak rekan-rekan anggota parlemen dunia untuk memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran untuk mempromosikan keadilan gender dan melindungi hak-hak perempuan," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya