Lucky Hakim: Awalnya Saya Berasumsi Boleh Liburan ke Luar Negeri Karena Kantor lagi Tutup

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengakui kesalahannya yaitu pergi ke luar negeri tanpa mengantongi izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Lucky berdalih itu bukan karena kesengajaan.

Dalam klarifikasinya, Lucky mengira hari-hari tersebut termasuk masa libur nasional, sehingga tidak perlu mengantongi izin dari Kemendagri.

"Jadi di hari pertama lebaran masih bersama masyarakat, sorenya masih bersama masyarakat, besoknya pun masih. Tapi di kantor itu sudah tidak ada orang kecuali Aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara. Dari situlah asumsi saya keluar bahwa kantor tutup, tidak ada orang. Ini hari cuti bersama. Saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka ternyata itu salah. Itu sebabnya saya minta maaf," kata dia kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

Lucky secara terbuka menyampaikan, tidak membawa surat izin Kementerian Dalam Negeri saat pelesiran ke luar negeri. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu. Menurut dia, ini murni kesalahannya akibat mengikuti asumsi pribadi.

Padahal, secara aturan disebutkan kepala daerah tetap harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri untuk ke luar negeri, terlepas dari hari kerja atau libur nasional.

"Makanya itu sebabnya saya datang meminta maaf dan minta maaf di sini karena ketika kepala daerah tidak ada libur," ujar dia.

Lucky menegaskan, berangkat ke Jepang menggunakan dana pribadi, tanpa fasilitas negara dan tidak didampingi ajudan maupun staf khusus. Bahkan, saat berangkat dan pulang dari bandara pun tidak menggunakan kendaraan dinas.

"Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda. Di hari cuti bersama," ucap dia.

"Jadi Itu yang didalami kan apakah saya menggunakan Perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD," sambung dia.

Lucky mengatakan telah menujukkan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan selama menjalani pemeriksaan. Bahwasanya, tiket dibeli menggunakan uang pribadi, dan tidak ada satupun ajudan atau aspri dan staf khusus yang sama sekali diajak.

"Bahkan ke airport pun tidak diantarkan itu dari airport pun pulang juga tidak dijemput Oleh fasilitas negara. Jadi murni ini Liburan keluarga pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya," tandas dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal Bupati Indramayu Lucky Hakim yang pergi ke Jepang pada masa mudik Lebaran 2025 dengan mengatakan untuk membahagiakan anak tidak perlu ke Negeri Matahari Terbit itu.

Dedi menyebut Lucky Hakim telah dihubungi olehnya melalui pesan singkat dan juga layanan rapat zoom, tempat yang bersangkutan menjawab dan menyampaikan permohonan maaf karena pergi ke Jepang tanpa izin untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. "Saya jelaskan Pak Lucky bahwa hari ini saya dan dia adalah pejabat negara," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Gubernur Jabar melanjutakan, "Jadi karena pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 'kan bahagia tidak mesti di Jepang."

Atas hal tersebut, Dedi menyarankan secara pribadi bahwa anak pejabat, terlebih sebagai pimpinan daerah, merasa bahagia harus di kabupaten atau kotanya, termasuk jika ingin melakukan rekreasi.

"Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo karena 'kan itu tugas pemimpin," ujar Dedi.

Hal tersebut, kata Dedi, penting karena ke depan dia bercita-cita pejabat daerah bisa menciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi indah.

"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gituloh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya asalnya keluarga artis, misalnya, 'kan hari ini sudah menjadi pejabat publik jadi harus terikat dengan budaya," katanya.

Misalnya, lanjut Dedi, apa sih yang perlu dibenahi di Indramayu selain infrastruktur, adalah penyapu koin di jalan arteri pantura, dan ini harus dicari rumusan bagaimana agar masyarakat berhenti dari kegiatan berbahaya tersebut. "Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.

Dedi lantas berkata, "'Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tetapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenarkan."