Prabowo: Ingin Tegakkan Hukum, Gaji Aparat Harus Tinggi

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan, dirinya mendukung keberadaan PP 99 tahun 2012 terkait tentang memperketat remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi napi koruptor, narkoba, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat, dan kejahatan trans-nasional terorganisir.

Prabowo menjelaskan bahwa, keputusan Partai Gerindra untuk mendukung kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah final. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak menghapus atau merevisi PP 99 tahun 2012 tersebut.

"Sikap gerindra untuk mendukung pemberantasan korupsi sudah final dan kita dukung PP 99 itu," tegas Prabowo dalam konfrensi persnya usai deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (15/7/2013).

Lebih lanjut, Prabowo menilai untuk memperbaiki hukum di Indonesia, gaji aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi harus ditingkatkan. Lantaran, dengan meningkatnya kesejahteraan aparat penegak hukum akan bisa memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

"Saya berpendapat memberpabaiki sistem hukum itu semuanya kita perbaiki dari mulai kualitas kehidupannya. Seperti soal guru maka gaji guru harus baik, kalau kita memperbaiki sistem hukum maka gaji hakim harus baik," tutur Prabowo.

"Kita harus tingkatkan gaji-gaji hakim dan jaksa kita, gaji-gaji polisi kita. tidak semua aparat penegak hukum itu jelek karena itu harus kita perbaiki kualititas hidup mereka. Dan itu tawaran kita dari Partai Gerindra," tukas Prabowo. (Ali)