Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso turut buka suara soal banjir Ibukota yang masih belum bisa ditangani hingga pemerintahan era Jokowi saat ini. Menurutnya, untuk menangani banjir, Presiden SBY harus turun tangan menangani mega proyek waduk raksasa Ciawi.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menuturkan, pembuatan waduk raksasa yang dipercaya sebagai solusi banjir itu akan berjalan lancar jika ada keterlibatan presiden.
"Pasalnya dulu saya sering koordinasi juga dengan pemerintah daerah lain, tapi tidak jalan," kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini saat mengunjungi Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/1/2014).
Bang Yos melanjutkan, sulit untuk mengoodinasi proyek yang di dalamnya juga terdapat kepentingan daerah. Dan untuk itu, diperlukan kewenangan otoritas langsung dari SBY untuk menjamin keberlangsungan proyek itu. "Kalau ada pihak yang menolak, berarti dia telah melanggar undang-undang," tutur Bang Yos.
Selain itu, tutur Bang Yos, permasalahan banjir di Jakarta tidak hanya terjadi karena kebiasaan membuang sampah saja. Namun juga disebabkan pembangunan yang semrawut turut memperparah banjir Ibukota. Titik-titik yang dirinya anggap sebagai daerah resapan air malah dibuat pembangunan.
Untuk itu, ia menyarankan agar dibuat sebuah proyek megapolitan di mana Jakarta sebagai daerah pemerintahan pusat turut melibatkan daerah penyangga lain seperti Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi. "Jadi wacana megapolitan ini harus bisa mengatasi banjir, dan juga permasalahan lainnya," pungkas Sutiyoso. (Ndy/Ism)
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menuturkan, pembuatan waduk raksasa yang dipercaya sebagai solusi banjir itu akan berjalan lancar jika ada keterlibatan presiden.
"Pasalnya dulu saya sering koordinasi juga dengan pemerintah daerah lain, tapi tidak jalan," kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini saat mengunjungi Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/1/2014).
Bang Yos melanjutkan, sulit untuk mengoodinasi proyek yang di dalamnya juga terdapat kepentingan daerah. Dan untuk itu, diperlukan kewenangan otoritas langsung dari SBY untuk menjamin keberlangsungan proyek itu. "Kalau ada pihak yang menolak, berarti dia telah melanggar undang-undang," tutur Bang Yos.
Selain itu, tutur Bang Yos, permasalahan banjir di Jakarta tidak hanya terjadi karena kebiasaan membuang sampah saja. Namun juga disebabkan pembangunan yang semrawut turut memperparah banjir Ibukota. Titik-titik yang dirinya anggap sebagai daerah resapan air malah dibuat pembangunan.
Untuk itu, ia menyarankan agar dibuat sebuah proyek megapolitan di mana Jakarta sebagai daerah pemerintahan pusat turut melibatkan daerah penyangga lain seperti Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi. "Jadi wacana megapolitan ini harus bisa mengatasi banjir, dan juga permasalahan lainnya," pungkas Sutiyoso. (Ndy/Ism)