Pramono Edhie: Kapal Singapura Juga Tak Boleh Masuk Perairan RI

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jendral (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo angkat bicara mengenai sikap resmi Singapura yang melarang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman-Harun masuk pelabuhan dan pangkalan Angkatan Laut Negeri Singa.

Menurut Pramono, Pemerintah Singapura terlalu berlebihan terkait larangan tersebut. Padahal, larangan tersebut justru akan merugikan Singapura. Apalagi, perairan laut Singapura sangat kecil dan tak sering kapal perang Indonesia melintasi perairan laut Singapura.

"Lagipula Laut Singapura kecil. Sepanjang pengetahuan saya, jarang sekali kapal perang kita mengarungi wilayah laut Singapura, justru kapal perang mereka yang sering memasuki wilayah laut Indonesia," kata Pramono dalam keterangan tertulisnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat (PD) ini juga menegaskan, jika Singapura memiliki kebijakan bahwa KRI Usman-Harun dilarang melintas dan berlabuh di perairan mereka, maka Indonesia juga harus bisa bersikap tegas untuk menolak kapal Singapura masuk kedalam perairan Indonesia.

"Kalau benar Singapura melarang KRI Usman-Harun berlayar di perairan Singapura maka kapal perang Singapura juga tidak boleh berlayar di wilayah perairan Indonesia," tegasnya.

Menurut Pramono Edhie, Singapura tidak berhak mengatur Indonesia dalam pemberian nama KRI.‎ Sebab penamaan tersebut adalah bentuk penghormatan Indonesia kepada pahlawan yang diabadikan dalam penamaan objek tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain.

"Penamaan KRI Usman Harun sudah sesuai prosedur dan merupakan hak Indonesia sebagai pemilik kapal," tuturnya. Karena itu ia berharap pemerintah Singapura bisa paham dengan kondisi seperti ini dan tidak mempengaruhi hubungan baik kedua negara yang selama ini sudah terjalin erat. (Adm/Riz)

Baca Juga:
Resmi! Singapura Larang KRI Usman Harun Berlabuh di Wilayahnya
Lemhannas: Protes KRI Usman-Harun Upaya Singapura Alihkan Isu
Istana: Nama KRI Usman-Harun Tidak Akan Diubah