Wujudkan Indonesia Emas 2045 Bebas Stunting, Jababeka Ikut Kontribusi

Liputan6.com, Jakarta Stunting bukanlah persoalan bangsa saat ini saja, melainkan menyangkut masa depan bangsa. Karena, anak-anak adalah generasi penerus yang akan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah sendiri sangat serius mengupayakan penurunan stunting, salah satunya dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting di tahun 2021 lalu.

Adapun salah satu kelompok sasaran dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah remaja. Membantu mengatasi persoalan tersebut, sebagai wujud kepedulian pada remaja, PT Jababeka Tbk (Jababeka) turut mendukung Puskesmas Mekarmukti di Kecamatan Cikarang Utara dalam program pendampingan Posyandu Remaja diwilayah layanannya.

Jababeka menggelar kegiatan Fun For Teens di Hollywood Junction Jababeka- Cikarang yang terdiri dari: (1) pemeriksaan kesehatan remaja dan kegiatan perlombaan yaitu lomba short video, (2) lomba penyuluhan kesehatan dan (3) Lomba Poster Infografis mengenai edukasi kesehatan bertema stunting dan bahaya narkoba & seks bebas.

Wakil Direktur Utama PT Jababeka Tbk, Tjahjadi Rahardja menerangkan, tujuan Fun For Teens ini, agar para remaja akan memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik.

Sehingga dapat membantu mereka dalam memahami fase-fase perkembangan di-usianya. Karena, remaja yang sehat bisa menjadi “investasi” sumber daya manusia yang unggul bagi Kabupaten Bekasi. Ia pun berharap kegiatan Fun for Teen bisa memberikan manfaat dan berkah bagi masyarakat, khususnya anak-anak remaja Cikarang Utara.

“Kegiatan Fun For Teens merupakan salah satu upaya Jababeka dalam mendukung pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten bebas stunting, yaitu melalui peningkatan kapasitas kesehatan remaja dan pembinaan Posyandu Remaja,” kata Tjahjadi, dikutip Sabtu (3/9/2022).

Adapun acara berjalan cukup meriah. Sekitar 50 remaja – baik pria maupun wanita – hadir dalam Fun For Teens dan mengikuti lomba-lomba tersebut. Penilaian kegiatan lomba sendiri dilakukan hari Jumat (26/8) dan pengumuman pemenang sekaligus acara penutupan dilaksanakan pada hari Sabtu (27/8).

Di sela mengikut berbagai lomba, semua para kader Posyandu Remaja melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Mulai dari pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala, timbang berat badan, tes buta warna serta tes hemoglobin.

Menanggapi hal itu, dr. Sri Enny Mainiarti selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, menyambut baik dan mengapresiasi Jababeka atas kegiatan yang menyasar remaja tersebut. Menurutnya, kegiatan Fun For Teens amat baik untuk membantu mewujudkan Kabupaten Bekasi bebas stunting.

“Ini sebuah langkah yang tepat dengan melakukan edukasi stunting sejak usia remaja. Karena, nantinya, mereka akan menjadi calon orang tua yang akan melahirkan generasi bebas stunting” tutup dr Sri.

Pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 44,8 triliun dari APBN untuk mengatasi anak dengan stunting. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana tersebut harus bisa menjamin tidak adanya lagi bayi yang terlahir dalam keadaan stunting.

Dia menjelaskan 1.000 hari pertama bayi sejak dalam kandungan menjadi penentu anak lahir dalam keadaan stunting atau tidak. Mengingat kondisi balita usia dini yang mengalami kekurangan gizi bisa terancam masa depannya.

"Stunting ini dimulai dari kondisi ibu yang menjalankan proses kehamilan sampai dengan melahirkan dan membesarkan anaknya," kata Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Kamis (4/8).

Pencegahan anak stunting bukan hanya menghindari anak kekurangan gizi dari sejak dalam kandungan. Persiapan pra kondisi ibu hamil juga perlu perhatikan.

"Tidak hanya kekurangan gizi pada anak yang kita kejar tetapi dari ibu-ibu sebelum hamil harus ada prakondisi," kata dia.

Hal inilah kata Ani sapaannya, yang kini menjadi fokus pemerintah. Anak-anak yang terlahir dengan stunting dikhawatirkan tidak bisa berkembang dengan baik menjadi manusia dewasa yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kemanusiannya secara penuh.

Mereka juga akan mengalami kesulitan dalam mencapai impian dan cita-citanya. Dalam jangka panjang ini bisa mengancam masa depan generasi muda mendatang di Tanah Air.

"Kalau lebih dari 33 persen anak stunting, mereka yang masuk ke pasar kerja ini jadi tidak optimal dan struggle. Jadi yang mempekerjakan ini akan mengalami kesulitan dari sisi produktivitasnya," kata Sri Mulyani.

Makanya, dalam rangka menghindari hal tersebut butuh komitmen antar generasi untuk mengurangi kelahiran bayi dengan stunting. Sebagaimana target Presiden Joko Widodo yang menginginkan angka stunting di Indonesia tinggal 14 persen di tahun 2024 mendatang.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo menargetkan angka anak dengan stunting menurun di tahun 2024 menjadi 14 persen. Sementara per 2021 tingkat angka stunting di Indonesia masih di angka 24,4 persen, lebih baik dari tahun 2018 yang ada di angkan 30,8 persen.

"Stunting pada anak tahun 2018 mencapai 30,8 persen dan sekarang di 2021 kemarin turun ke 24,4 persen dan tahun 2024 ini diturunkan lagi ke 14 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta, Kamis (4/8).

Sri Mulyani menuturkan untuk mencapai target presiden, dibutuhkan kerja sama dan mobilisasi dari semua kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah. Mengingat penanganan stunting pada anak bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian/lembaga saja.

"Presiden memang menunjuk BKKBN sebagai instansi dan koordinator yang memiliki jajaran di lapangan. Kementerian Kesehatan dari mengomandoi posyandu sampai puskesmas," kata dia.

Namun, mengatasi stunting bukan hanya tugas 2 instansi tersebut. Setidaknya ada 17 kementerian/lembaga yang juga bertanggung jawab dalam hal ini. Semisal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Dinas Pekerjaan Umum di daerah untuk menyediakan akses air bersih dalam rangka penyediaan sanitasi.

"Ini penting, supaya anak-anak tidak diare maka butuh air bersih dan sistem sanitasi yang sehat," kata dia.

Pihaknya pun, dari Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran Rp 44,8 triliun untuk mengatasi masalah stunting. Dana tersebut berasal dari APBN 2022 yang disalurkan melalui 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Dilakukan pada 17 kementerian/lembaga sebesar Rp 34,1 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) (kepada Pemda) sebesar Rp 8,9 triliun," katanya.

Dana tersebut kata Sri Mulyani harus bisa menjamin tidak adanya lagi bayi yang terlahir dalam keadaan stunting. Maka, pemantauannya harus dilakukan sejak bayi dalam kandungan ibu hingga 1.000 hari.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com