Tersingkir dari Kabinet, Rizal Ramli Didukung Buruh Tantang Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Tak lagi menjadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak lantas membuat perseteruan antara Rizal Ramli dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berakhir. Alih-alih membuat keduanya tak akan lagi berhadap-hadapan, Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat perseteruan itu berlanjut.

Adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang membuka jalan untuk Rizal Ramli agar tetap punya kesempatan kembali beradu kata dengan Ahok, seperti saat dia masih menjadi anggota Kabinet Kerja.

Rencananya, hari ini Selasa (2/8/2016) pagi pukul 11.30 WIB, organisasi buruh tersebut akan mendeklarasikan dukungan anggotanya untuk mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada beberapa pertimbangan para buruh mendukung Rizal Ramli. Salah satunya, karena dia memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kami mau Rizal Ramli memimpin DKI Jakarta, konsitensinya untuk rakyat kecil, menolak reklamasi, itu memang representasi calon pemimpin," ujar Said kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Deklarasi yang akan digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat ini, kata Said juga dimaksudkan KSPI untuk meminta kesediaan Rizal diajukan sebagai cagub DKI.

"Sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi apa pun dari beliau. Ini inisiatif dari buruh ingin mendorong dia. Sampai saat ini belum tahu (apakah bersedia atau tidak), yang jelas kami ingin Beliau jadi cagub DKI," kata Said.

Said mengatakan, ide untuk mengusung Rizal Ramli sebagai cagub DKI Jakarta ini setelah mantan Menko Maritim ini dicopot Presiden Jokowi.

"Ide ini muncul setelah reshuffle (kabinet)," ujar dia.

Setelah KSPI mengumumkan dukungannya kepada Rizal, rencananya mereka akan melakukan komunikasi dengan partai politik.

"Kami akan melobi partai agar jangan menyia-nyiakan orang baik," tutup Said.

Pada acara deklarasi itu, KSPI juga akan memaparkan rencana lanjutan aksi buruh di Balai Kota Jakarta dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta lembaga antirasuah menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam sejumlah kasus.

Rizal Ramli Vs Ahok

Sejak menjabat Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal memang kerap menyindir Ahok. Bahkan, mendekati masa akhir jabatannya di Kabinet Kerja, suara Rizal makin kencang mengkritisi Ahok. Misalnya, dia pernah menyindir sikap Ahok yang keras dan kerap marah-marah.

"Siapa pun pemimpin di Jakarta, atau daerah mana harus belajar mencintai rakyat, jangan maki-maki rakyat. Kalau rakyat tidak mengerti‎ ya diajari, rakyat kurang paham ya dikasih tahu," ungkap dia di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu 26 Juni 2016.

Demikian pula dengan masalah reklamasi Teluk Jakarta, suara keras juga dialamatkan Rizal ke Ahok yang mengadukan masalah itu ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia pun menyebut langkah Ahok itu sebagai sikap yang cengeng.

"Esensinya jangan cengeng jadi orang. Masak segalanya macam mau diadukan ke Presiden," kata Rizal di kantornya, Rabu 13 Juli 2016.

Yang terakhir, pria berusia 61 tahun itu mengaku bingung dengan sikap Ahok yang ngotot terkait reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Padahal, dia yakin penghentian reklamasi adalah jalan terbaik.

"Harusnya Ahok bersyukur masalah ini diambil alih pemerintah. Saya juga bingung kenapa dia ngotot, dia Gubernur DKI atau karyawan pengembang?" kata Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.

Sedangkan Ahok menegaskan hal ini bukan soal cengeng atau tidak cengeng. Melainkan soal tafsiran.

"Bukan cengeng. Ini kan proses hukum. Anda kalau cuma ngomong doang di media, memutuskan membatalkan sebuah izin, ya saya harus tertulis dong," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis 14 Juli 2016.

Menurut Ahok, dia harus bertanya kepada Jokowi soal rekomendasi penghentian proyek pembangunan Pulau G dan membenahi pembangunan Pulau C dan D oleh 3 kementerian.

"Kalau tafsiran beliau (Rizal) kan keppresnya kalah, kan harus permen tiga menteri, saya mesti tanya Presiden apa bener. Bukan persoalan cengeng. Bukan cuma ngomong di media. Kita mesti tanya ke Presiden," ujar Ahok.

Menurut Ahok, karena izin reklamasi dikeluarkan oleh Presiden, seharusnya hanya Presiden yang bisa menghentikan megaproyek itu, bukan menteri.