Wacana Susu Ikan Jadi Alternatif Susu Sapi di Program Makan Bergizi Gratis, Plus Minusnya?

Ahok: Seharusnya Kepala Daerah Diberi Hak Tak Kampanye

Ahok mengharapkan dalam UU Pilkada mengatur hak konstitusional kepala daerah petahana untuk memilih kampanye atau tidak.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 22 Agu 2016, 16:09 WIB

Diterbitkan 22 Agu 2016, 16:09 WIB

20160822-Ahok Jalani Sidang Perdana Gugatan Cuti di MK-Jakarta

Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama seusai menjalani sidang perdana pengujian Undang-Undang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/8). Ahok datang tanpa didampingi kuasa hukum. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan seharusnya Undang-Undang Pilkada, yang mengatur tentang cuti saat masa kampanye, jangan mengikat seseorang pejabat daerah yang ingin bekerja. Menurut dia, seharusnya kepala daerah, diberikan hak konstitusinya untuk memilih, jika ingin kampanye maka harus cuti tapi jika tidak, maka tidak wajib cuti.

"Kamu bikin aturan begitu dong. Kalau kamu kampanye, cuti. Kalau kamu tidak mau kampanye, boleh tidak cuti," ucap Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (22/8/2016).

Dia pun menduga, jika seorang petahana berkampanye, peluang memanfaatkan jabatannya, malah terbuka lebar. "Karena saya menyadari bisa saja ada ekses orang memanfaatkan jabatan untuk kampanye," ungkap Ahok.

Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur yang tengah mengajukan uji materiil di MK, tentang UU Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut, harusnya bisa lebih fleksibel dan menghargai hak dari kepala daerah.

"Makanya, saya minta jangan ekstrem dong (dipaksa cuti empat bulan saat kampanye)," Ahok menandaskan.

Anak Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Digadang-gadang Gantikan Srettha Thavisin