Bawaslu Laporkan Indeks Daerah Rawan Pilkada 2017 ke Kemendagri

Indeks daerah rawan Pilkada 2017 dilaporkan Bawaslu ke Kemendagri. Dengan Indeks daerah rawan diharapkan ada deteksi dini konflik pilkada.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 22 Agu 2016, 17:22 WIB
Diterbitkan 22 Agu 2016, 17:22 WIB
20160222-Talk-Show-Kemanfaatan-Hukum-Jakarta-HA
Mendagri, Tjahjo Kumolo Saat menjadi pembicara di Talk Show yang diadakan Kemenkumham, Jakarta, Senin (22/2). Talk Show yang di adakan ini bertujuan untuk kemanfaatan Hukum yang berkepastian untuk kedepan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hari ini bertemu dengan seluruh pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantornya. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu, secara spesifik membahas antisipasi daerah rawan saat Pilkada 2017.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo berharap dengan mengetahui titik daerah rawan saat pilkada, maka tidak ada gejolak lagi. "Intinya Bawaslu ke sini untuk menyampaikan deteksi dini. Pemerintah pun berharap kalau 101 daerah nanti (di Pilkada 2017) tidak ada gejolak," ucap Menteri Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Dia menegaskan, dengan adanya laporan indeks daerah rawan saat Pilkada 2017 dari Bawaslu, pemerintah daerah dan jajaran aparatur lainnya, bisa mengantisipasinya.

"Ini kan bisa membuat daerah baik pemerintahnya, polisinya, kejaksaannya, dan KPUD-nya bisa mengantisipasinya," ungkap Menteri Tjahjo.

Selain itu, hal ini membuktikan, bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap peran Bawaslu. "Intinya pemerintah ingin menguatkan peran Bawaslu dalam Pilkada ini," tandas Tjahjo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Muhammad, menyampaikan laporan indeks daerah rawan saat Pilkada itu, akan diluncurkan 29 Agustus mendatang. "Tanggal 29 kita akan me-lauching. Dan nanti sekalian akan dilaporkan juga terkait dengan persiapan anggaran pengawasan," Muhammad memungkas.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya