Jelang Rapimnas Demokrat, Wacana Poros Ketiga Menguat

Liputan6.com, Jakarta Jelang Rapimnas Demokrat yang akan digelar Sabtu pagi ini, wacana Poros Ketiga dalam Pemilu 2019 sangat mungkin terjadi. Langkah ini dimaksudkan untuk mencari pemimpin alternatif di antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Dengan tiga pasang calon, rakyat jadi dapat memilih sesuai dengan keyakinan pilihannya. Ini baru demokrasi," kata Haris Wijaya, Koordinator Polhukam DPP Demokrat, melalui pesan singkatnya, Sabtu (10/03/2018).

Terkait adanya wacana yang menyandingkan Jokowi-Prabowo, dia menyarankan agar masyarakat cerdas memilih pemimpin sesuai sistem demokrasi Indonesia.

"Siapa pun presiden berikutnya harus dipilih secara demokratis oleh rakyat. Jangan sampai memaksa (capres) tunggal. Ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia," ucap Haris.

Pria bertubuh tambun ini menjelaskan intensitas komunikasi tiga partai, yaitu Demokrat, PAN, dan PKB semakin intens dilakukan untuk membangun koalisi Poros Ketiga pada Pemilu 2019.

"PAN, PKB dan Demokrat, untuk hal ini, kalau wacana ada Poros Ketiga, dengan sendirinya antara tiga partai politik ini akan membangun komunikasi," jelas Haris.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN (Partai Amanat Nasional) Eddy Soeparno, dan Wasekjen PKB Lukmanul Hakim berbincang santai sore di bilangan SCBD, Jakarta Selatan. Kepada awak media, mereka mengaku bahwa obrolan memang tak jauh dari soal Poros Ketiga jelang Pemilu 2019.

"Namanya juga parpol, urusan parpol dibahas, mau poros ketiga, ya kita bahas apakah detil? Belum detil," kata Eddy di lokasi, Kamis (8/3/2018).

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan juga tidak menampik hal tersebut. Dia mengungkap di antara tiga partai sudah memiliki frekuensi yang sama.

"Kalo istilah radio frekuensinya sama. Soal poros ya kita bicarakan juga, sebut nama belumlah," kata Hinca santai.

Sejatinya, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding ikut serta dalam pertemuan. Namun ia berhalangan, dan ketidakhadirannya digantikan Lukmanul Hakim.

"Ini kumpul senang, ukhuwah parpoliyah, melepas kepenatan usai verifikasi KPU," ujar Lukman.