Cegah Kecurangan Pilpres, Kubu Prabowo-Sandi Ingin Saksi Dilengkapi Ponsel

Terkait tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, Fadli mengatakan pembahasan masih terus berlangsung.

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Agu 2018, 18:37 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2018, 18:37 WIB
Wapres Jusuf Kalla menerima kedatangan pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Wapres Jusuf Kalla menerima kedatangan pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Liputan6.com, Jakarta Kubu pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno menginginkan penghitungan suara pada Pilpres 2019 dilakukan secara manual dan berjenjang. Dengan begitu, kecurangan dalam proses penghitungan suara dapat dicegah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan kubunya siap menghadapi berapa pun jumlah TPS pada Pilpres nanti. Asalkan penyelenggara Pemilu bisa menjamin tak akan ada kecurangan.

"Saya kira ini ancaman bagi demokrasi ke depan adalah kecurangan. Kecurangan dari sisi penghitungan. Karena itu, kami akan minta penghitungan itu adalah penghitungan manual dan berjenjang. Kalau bisa di setiap jenjang itu langsung diumumkan, sehingga nanti tidak bisa diutak-atik lagi," jelas dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Fadli mengatakan di beberapa negara kerap terjadi kecurangan dari sisi algoritma. Ia mencontohkan jika pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 100 suara akan ditulis 100. Tapi ketika masuk sistem, jumlah itu bisa saja berkurang menjadi 75.

"Itu potensi kecurangan sangat ada. Sehingga nanti penghitungan-penghitungan itu harus manual. Dan saya kira saksi-saksi juga harus dilengkapi berbagai device, mungkin HP atau apa film. Difilmkan, divideokan atau direkam apa yang terjadi di setiap TPS," jelas Fadli.

Melengkapi saksi dengan ponsel ini konsekuensinya pada pembiayaan. Hal ini, kata dia, membuat ongkos demokrasi menjadi semakin mahal.

"Jadi ke depannya harus dipikirkan supaya tidak terjadi beban yang begitu besar kepada partai. Karena partai enggak boleh berusaha. Lain kalau partai boleh berusaha seperti zaman dulu, boleh punya bengkel, kebun, usaha tambang, sekarang partai tidak boleh apa-apa. Kecuali dapat sumbangan dari anggota atau dari anggota legislatif," papar dia.

Terkait tim pemenangan, Fadli mengatakan pembahasan masih terus berlangsung. Pada Kamis 30 Agustus 2108 malam, DPP Partai Gerindra mengumpulkan pengurus DPD untuk menyamakan persepsi.

"Kalau dengan partai koalisi, saya kira di tingkat kesekjenan lebih intensif. Karena di situ banyak masukan-masukan termasuk nama-nama (tim kampanye)," pungkas Fadli.

 

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

Saksikan tayangan video menarik berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya