Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Cak Imin Didatangi 5 Purnawirawan TNI, Ada Sutiyoso hingga Fachrul Razi

Cak Imin menyampaikan, kunjungan kelima purnawirawan TNI itu dalam rangka silaturahmi. Meski tak ada agenda khusus yang dibahas, Cak Imin mengaku saling berbagi informasi dengan kelima mantan jenderal.

oleh Winda Nelfira diperbarui 21 Sep 2023, 12:13 WIB

Diterbitkan 21 Sep 2023, 12:02 WIB

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Bakal cawapres sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menerima kunjungan lima purnawirawan TNI di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

Kelima purnawirawan TNI tersebut, antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen (Purn) Sutiyoso, mantan Komandan Korps Marinir Letjen Marinir (Purn) Soeharto, Ketua FKP3 Marsdya (Purn) Saugi, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Sunarko serta mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.

"Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu orang-orang hebat, beliau adalah mantan panglima atau perwira tinggi (Pati) di TNI baik Darat, Udara, Laut. Ada mantan Danjen Kopassus, mantan Danjen Marinir, mantan Kepala BIN," kata Cak Imin.

Cak Imin menyampaikan, kunjungan kelima eks jenderal itu dalam rangka silaturahmi. Meski tak ada agenda khusus yang dibahas, Cak Imin mengaku saling berbagi informasi dengan kelima mantan jenderal.

"Pertemuan ini silaturahmi, tidak ada agenda khusus. Tapi intinya kita berbagi informasi untuk menata masa depan bagaimana agar bangsa kita terjadi kemajuan demi kemajuan dengan berbagai agenda masing-masing," ungkap Cak Imin.

Menurut Cak Imin, para jenderal memiliki komitmen nasional yang tinggi. Cak Imin mengaku dititipi pesan ihwal agenda-agenda persatuan serta ideologi negara Indonesia.

Cak Imin pun memastikan, masukan para jenderal bakal dijadikan modal untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024. Di mana Cak Imin, diketahui berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan.

"Beliau-beliau intinya sangat memiliki komitmen nasional yang masih tinggi semangatnya, meskipun beliau-beliau sudah purnawirawan, tetapi beliau-beliau menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," ucap dia.

Cak Imin Singgung soal Netralitas TNI di Pemilu 2024: Jangan Cuma Petinggi

Bakal capres Anies Baswedan bersama bakal cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar pertemuan di Markas PKB, pada Senin (11/9/2023). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi komitmen netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk Pemilu 2024.

Hal ini menanggapi soal TNI yang merilis 11 poin larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit.

Menurut dia, komitmen netralitas TNI dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan Pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.

"Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu," kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan ini menuturkan, sebagai tindakan nyata dari netralitas untuk Pemilu 2024, TNI bisa mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait kepada prajurit-prajuritnya.

Tujuanya, agar sikap netral tidak hanya dipedomani oleh atasan namun juga seluruh anggotanya.

"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Nah, di sini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI," kata dia.

Di sisi lain, Cak Imin juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung. Dia percaya, dengan hal tersebut maka TNI dapat ikut berperan

membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan. "Jadi misalnya ada pelanggaran (oleh prajurit TNI) ya mau enggak mau harus disanksi tegas," ungkap dia.