Debat Perdana soal HAM, Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Tak Ada Persiapan Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Juru Debat Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan jika capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak ada persiapan khusus menghadapi debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, KPU akan menggelar debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa (12/12). Dalam debat perdana itu salah satu temanya membahas soal HAM.

"Tidak ada persiapan khusus," kata Budiman, kepada wartawan, di Media Center TKN, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Dia pun menilai, sosok Prabowo tak perlu ada persiapan khusus lantaran pengalamannya dalam berdebat sudah teruji saat Pilpres 2019 lalu.

"Yang jelas kita kemarin banyak bicara tentang reformasi birokrasi, HAM, penegakan hukum sebagai satu hal yang menjadi, kan Pak Prabowo ini waktu saya masih beda kubu dia periode 2014-2019 kan kita sudah mengikuti jalannya debat waktu beliau jadi capres sebelumnya, jadi menurut saya Pak Prabowo tidak harus diajari lagi ya," jelas dia.

Budiman menyampaikan, Prabowo juga pernah ikut debat sejak menjadi cawapres Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009 lalu.

"Beliau bisa menjawab persoalan itu (HAM). Mungkin yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, politik demokrasi, dan HAM ya isu terbaru saja yang memang harus kita siapkan," tandas Budiman.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyoroti format baru debat calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Debat akan dilaksanakan lima kali dengan porsi tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Namun dalam lima kali pelaksanaan debat tersebut, capres dan cawapres tetap harus hadir di atas panggung. Artinya, debat cawapres akan didampingi capres, begitu juga sebaliknya.

Terkait hal ini, Direktur Juru Debat TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai format debat tersebut akan merugikan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, pihaknya telah mempersiapkan Gibran untuk melakukan debat secara mandiri. Termasuk juga mempersiapkan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk melakukan debat sendiri.

"Merugikan, bisa saling bantu itu merugikan karena kita udah siapkan Mas Gibran, kita udah nyiapkan Pak Prabowo untuk sendiri-sendiri. Pak Prabowo dan Mas Gibran secara sendiri-sendiri sudah kita siapkan. Nanti kalau saling bantu malah jadi sia-sia dong kita udah siapkan mereka," kata Budiman kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Kendati begitu, dia menegaskan pihaknya siap dengan format atau komposisi debat capres dan debat cawapres yang telah ditentukan oleh KPU. "Tapi okelah, saya kira masalah membantu atau sendiri-sendiri atau bersama-sama kita siap-siap saja," ucap Budiman.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan debat capres-cawapres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, mengacu kepada Undang-Undang tentang Pemilu. Capres dan cawapres diwajibkan hadir di atas panggung dalam lima kali debat.

Namun, kata Hasyim, porsinya berbeda. Capres akan lebih banyak bicara pada tiga kali agenda debat. Sementara, cawapres akan lebih banyak di dua agenda debat.

"Tapi, intinya yang bicara boleh dikatakan, sepenuhnya, kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"Kalau bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi kan yang bicara sebagaimana kesempatan bicaranya. Kan capres cawapres sudah ada pembagiannya," lanjutnya.

Dia pun membeberkan pembagian porsi debat. Porsi debat capres akan lebih banyak pada agenda debat pertama, ketiga, dan kelima.

Sementara, pada agenda debat kedua dan keempat akan lebih banyak sesi untuk cawapres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan batasan undangan untuk masing-masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk debat capres-cawapres. Nantinya, setiap tim akan diberikan jatah 50 undangan untuk hadir langsung ke lokasi debat.

"Nah tentang siapa-siapa-nya kami serahkan kepada masing-masing pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu, (6/12/2023).

Namun, KPU mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi jika ada pendukung capres-cawapres di luar undangan yang datang ke lokasi undangan. 

"Iyalah (koordinasi). Segala macam tempat, waktu itu kita koordinasikan dengan kepolisian ya terkait hal itu," ujarnya.

Selain itu, Hasyim menyebut, pihaknya juga akan menyiapkan beberapa titik untuk masyarakat yang ingin melaksanakan nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres.

"Jadi KPU juga menyampaikan akan ada beberapa titik yang akan dibuat semacam nobar debat," sebutnya.

Selain itu, untuk acara debat capres-cawapres nanti juga bisa disaksikan pada sejumlah platform dan stasiun televisi yang menayangkan acara tersebut.

"Ada. Contohnya semuanya akan ditayangkan di televisi dan juga nanti di platform-platform kayak streaming juga bisa menayangkan itu, termasuk yang audio. Misalkannya ya orang mendengarkan tanpa harus menyaksikan kan juga bisa juga," jelasnya.

"Pokoknya kita usahakan sebaik mungkin dan seluas mungkin, peristiwa kampanye berupa debat capres-cawapres ini bisa di saksikan, bisa diikuti seluas mungkin sebanyak mungkin warga kita," pungkasnya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com