PDIP Tunggu Respons Jokowi Sebelum Umumkan Sikap Terkait Menterinya di Kabinet

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto menjawab soal nasib para menteri PDIP yang berada di Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin usai cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari jabatan Menko Polhukam.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 01 Feb 2024, 16:17 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2024, 16:17 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader Partai Banteng.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader Partai Banteng.

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto menjawab soal nasib para menteri PDIP yang berada di Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin usai cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Hasto menyatakan pihaknya masih melihat dinamika politik yang terjadi usai Mahfud resmi mengundurkan diri.

"Kami menunggu tanggapan terlebih dahulu, tanggapannya belum," ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Hasto pun masih melihat laporan-laporan dari para menteri PDIP yang ada di kabinet. Salah satunya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai dipolitisasi oleh pihak tertentu.

"Kita cermati, termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini. Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur. Beliau melindungi data-data orang miskin. Kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung, tapi ada di seluruh Indonesia," ucap Hasto.

"Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral," sambungnya.

Diketahui, ada tujuh menteri yang berasal dari PDIP di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Berikut daftarnya:

1. Tri Rismaharini (Menteri Sosial)

2. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

4. Abdulla Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi)

5. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

6. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM)

7. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet)

 

 

 

Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi untuk Jaga Etika dan Moral

Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana memberikan ucapan selamat kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md seusai pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, cawapres yang diusung PDIP, Mahfud Md, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud Md telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik," ujar Mahfud Md dalam pernyataannya melalui akun Youtube dan Instagram yang disiarkan secara langsung di Lampung, Rabu (31/1/2024).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Mahfud mengaku belum tahu persis kapan dirinya akan diterima Jokowi. Dia berharap bisa secepatnya bertemu Jokowi begitu tiba di Jakarta.

"Presiden berada di luar Jakarta sampai Kamis. Saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu dengan Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada Beliau," ujar Mahfud.

Mahfud menyatakan tidak bisa asal mundur tanpa bertemu langsung dengan Jokowi. Sebab ia mengaku diangkat dengan baik-baik, oleh karena itu ia harus menjaga etika.

"Sekali lagi, harus atau bersikap tidak tinggal glanggang colong playu (tinggalkan gelanggang dan lari dari tanggung jawab), yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan, dan kesantunan budaya," ucap Mahfud.

Sekjen PDIP Ragu Prabowo Berani Ikuti Jejak Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi

Usai Bertemu Empat Mata, Prabowo Undang Mahfud MD ke Hambalang
Prabowo Subianto dan Mahfud Md. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku ragu Menteri Pertahanan yang juga calon presiden (capres) nomor urur 02 Prabowo Subianto akan mengikuti jejak cawapres nomor urut 03 Mahfud Md untuk mundur dari kursi Kabinet Jokowi.

Sebab, kata Hasto, anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan) sangat besar, sehingga rasanya sayang untuk dilepas.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Meski demikian, Hasto berharap sikap bijaksana Mahfud Md yang memilih mundur dari Menko Polhukam dapat dicontoh oleh pasangan lain lain yang masih menjadi pejabat negara.

"Keputusan (mundur) diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md. Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo, sehingga (mundur)," ujar Hasto.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

 

Infografis Sentilan Megawati Soekarnoputri untuk Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Sentilan Megawati Soekarnoputri untuk Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya