Real Count Sementara KPU: Anies-Cak Imin Unggul di Aceh dan Sumatera Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis hasil hitung suara atau real count Pilpres 2024. Hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 16.36 WIB, sudah ada 65,59 persen surat suara yang terhitung.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 17 Feb 2024, 17:35 WIB
Diterbitkan 17 Feb 2024, 17:35 WIB
Capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Rumah Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Rumah Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis hasil hitung suara atau real count Pilpres 2024. Hingga Sabtu (17/2/2024) pukul 16.36 WIB, sudah ada 65,59 persen surat suara yang terhitung.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul telak dengan total suara 57,88 persen. Sedangkan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,52 persen dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 17,61 persen.

Dari 38 provinsi di Indonesia, pasangan Prabowo-Gibran unggul di 35 provinsi. Sedangkan, Anies-Muhaimin hanya unggul di Aceh dan Sumatera Barat.

Anies-Muhaimin unggul telak di Aceh dengan perolehan suara 76,46 persen dari total surat suara yang masuk sebanyak 61,5 persen. Kemudian disusul Prabowo-Gibran dengan 21,22 persen dan Ganjar-Mahfud hanya 2,32 persen.

Kemudian di Sumatera Barat, Anies-Muhaimin unggul 56,56 persen, Prabowo-Gibran 39,34 persen, dan Ganjar-Mahfud 4,1 persen. Angka ini didapat dari total 63,95 persen surat suara yang masuk.

Adapun Prabowo-Gibran saat ini unggul tipis 41,3 persen dari pasangan Anies-Muhaimin 40,92 persen suara. Perolehan suaran untuk pasangan Ganjar-Mahfud di DKI Jakarta hanya 18 persen.

 

 

Anies Baswedan Minta KPU Serius Tindaklanjuti Laporan Publik soal Kecurangan Pemilu 2024

Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam acara Bawaslu, Senin (27/11/2023). (Foto: Tangkapan Layar Bawaslu RI)

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghormati segala bentuk laporan soal kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang disampaikan publik.

Hal ini disampaikan Anies usai hadir dalam acara pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Aula FK UI Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Sebab, Anies menilai demokrasi yang baik lahir dari proses pemilu yang jujur dan bersih.

"Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi lebih baik. Salah satu indikasi demokrasi baik itu pemilu yang bersih, kemudian jujur," kata Anies.

Menurutnya berbagai bentuk kekurangan pemilu yang dilaporkan ke KPU harus ditindaklanjuti. KPU, kata Anies harus memastikan setiap suara pemilih terhitung dengan benar.

"Ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya," kata dia.

 

KPU Akan Lakukan Koreksi

KPU Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024
KPU RI menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, Kamis (15/2/2024). Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya juga tengah mempertimbangkan pemungutan suara ulangg pada ribuan TPS yang tersebar di berbagai daerah. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Diketahui, KPU RI ramai mendapat aduan dan laporan, hingga Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari angkat suara.

Hasyim mengakui adanya kesalahan konversi dalam membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024 pada Sirekap. Ketua KPU pun meminta maaf kepada seluruh masyarakat.

"Kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau salah-salah akan kami koreksi," ujar Hasyim Asy'ari saat jumpa pers di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

"Yang paling penting, KPU ini enggak boleh bohong dan harus ngomong jujur," Hasyim menambahkan.

Hasyim mengaku KPU merasa terbantu dengan adanya Sirekap. Sebab banyak mata mengoreksi data yang ada dalam Sirekap, sehingga pemilu berjalan dengan transparan.

Namun bila ada data yang keliru saat proses sinkronisasi, kata Hasyim, maka KPU membuka diri untuk mengoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Jadi kalau ada yang salah tulis akan dikoreksi dan hasil rekap di kecamatan juga akan diunggah di dalam Sirekap. Siapa pun bisa cek ulang apakah form yang salah hitung tadi sudah dikoreksi atau belum," kata Hasyim.

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya