Gagal Lolos ke DPR, PPP Akui Kehadiran Sandiaga Uno Tidak Berpengaruh

Anggota Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur mengakui kehadiran Sandiaga Uno tidak membawa efek elektoral bagi partai.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 22 Mar 2024, 13:13 WIB
Diterbitkan 22 Mar 2024, 13:13 WIB
Sandiaga Uno Resmi Jadi Kader PPP
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (tengah) berpose dengan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy hingga Sekjen PPP Arwani Thomafi usai dikenalkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jelang Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur mengakui kehadiran Sandiaga Uno tidak membawa efek elektoral bagi partai.

Pada pemilihan umum (pemilu) 2024, partai berlambang ka'bah itu tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hanya meraup 3,87 persen suara, atau di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

"Kalau lihat data kuantitatif memang Bang Sandi efeknya belum terlihat, kalau lihat data kuantitatif ya. Buktinya ya itu tadi malah turun," kata Abdullah pada wartawan, dikutip Jumat (22/3/2024).

Oleh karena itu, Abdullah menyatakan partai akan melakukan evaluasi terhadap posisi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP yang dipegang Sandiaga Uno. Ia menyebut bahwa Bappilu hanya badan ad hoc partai, bukan badan permanen.

"Kalau Bang Sandi Bappilu itu kan badan ad hoc. Jadi bukan badan permanen, tentu di akhir ada evaluasi," kata Abdullah.

Menurut Abdullah, mantan politikus Partai Gerindra itu juga harus melaporkan pertanggungjawaban kepada DPP PPP. Pasalnya, Bappilu disebut adalah bentukan dari DPP PPP.

"Karena dibentuk oleh DPP memang hierarkinya Bang Sandi memberikan laporan pertanggungjawaban ke DPP," ujar Abdullah.

Abdullah mengaku sangat kaget dengan tidak lolosnya PPP pada pileg 2024. Hal ini merupakan pertama kali sepanjang sejarah pemilu di Tanah Air.

"Sejarah dari tahun 1973 itu sudah 51 tahun baru tahun ini PPP dinyatakan tidak lolos oleh KPU, dan kami tentu kaget juga prihatin," ucap Abdullah.

KPU telah mengumumkan hasil pemilu legislatif bersamaan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden RI di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu malam (20/3/2024).

Hasil rekapitulasi KPU RI menunjukkan PPP berada di posisi ke-9 dengan perolehan 5.878.777 suara atau 3,87%.

Tidak Lolos Parlemen, PPP Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono  di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (4/2/2024) (Istimewa)
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (4/2/2024) (Istimewa)

Juru Bicara Plt. Ketua Umum PPP Imam Priyono menyampaikan sejumlah arahan dari Muhamad Mardiono, antara lain menghormati hasil rekapitulasi KPU dan meminta kader serta caleg untuk tenang dan fokus.

Sebab DPP PPP akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menemukan adanya selisih suara dengan real count internal PPP.

"Pak Mardiono telah memberikan arahan agar kader dan caleg PPP di seluruh Indonesia tetap tenang menyikapi pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU, sebab PPP memiliki data real count internal yang mencatatkan PPP lolos ambang batas parlemen 4%," ujar Imam.

"Menyikapi hasil rekapitulasi KPU RI ini, PPP juga tengah menyiapkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ikhtiar, dan segala sikap politik partai akan dikonsolidasikan secara internal melalui musyawarah sesuai AD/ART PPP," jelas Imam.

PPP Siapkan Tim Hukum

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek).
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi (Awiek). (Merdeka.com/Lydia Fransisca)

Wakil Ketua Bappilu Nasional PPP, Achmad Baidowi, menyatakan menghormati pengumuman penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU RI.

"PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu yakni 35 hari setelah pemungutan suara," kata politikus yang akrab disapa Awiek, dalam keterangannya, Rabu (20/3/2023).

Awiek memastikan PPP akan menempuh gugatan ke MK. Menurut Awiek, data internal pihaknya sudah melewati ambang batas parlemen 4 persen.

"Data internal kami menunjukkan bahwa PPP sudah melewati angka 4 persen, selisih sekitar 200.000 suara,” kata Awiek.

"PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan. Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," sambungnya.

Awiek meminta seluruh caleg dan kader tidak patah semangat dan terus mengawal gugatan di MK.

"Kepada seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK. Dan kami menyampaikan terima kasih atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini," pungkasnya.

Infografis KPU Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis KPU Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya