PDIP Masih Lakukan Pemetaan di Pilkada Banten 2024

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih melakukan pemetaan wilayah terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024. Hingga kini belum ada nama yang akan diusung PDIP.

"Untuk Pilkada kami masih melakukan pemetaan wilayah, kemudian pemetaan nama-nama, juga survei-survei," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Karena, pihaknya juga masih akan melakukan komunikasi dengan partai lain. Namun, belum dibeberkan partai mana yang akan dilakukan komunikasi.

"Jadi memang nantinya bagaimana apakah kita akan bersama dengan siapa, siapa calon yang akan kita sandingkan siapa dengan siapa, itu masih kita akan coba komunikasikan dengan partai lain juga," ujarnya.

"Dan siapa yang akan menjadi calon juga belum final, jadi kita masih lakukan pemetaan di wilayah dan melakukan survei-survei," sambungnya.

Diketahui, saat ini sudah ada dua Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Banten yakni Andra Soni dan Mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmy Diany.

Sedangkan, untuk Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Banten sudah ada nama Achmad Dimyati Natakusumah yang memang berpasangan dengan Andra Soni.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat memastikan pihaknya tidak akan masuk gerbong koalisi gemuk yang mendukung Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.Menurutnya, apabila pihaknya mendukung Bobby, maka pasti Bobby hanya akan melawan kotak kosong.

“Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerjasamanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi malahan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Kalau bisa di dalam pendidikan politik yang baik, hindari (kotak kosong) sehingga rakyat punya pilihan,” kata dia.

Terkait koalisi gemuk yang sudah menyatakan dukungan ke menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut, Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.

“Jangan punya persepsi bahwa seseorang yang didukung dengan Koalisi gajah itu pasti menang, no. Di pilkada itu yang bertarung yang berlaga yang bertanding itu adalah figur, orang,“ kata dia.

Selain itu, Djarot juga menyinggung bahwa dalam sejarah presiden Indonesia, hanya Presiden Joko Widodo yang anak hingga menantunya terlibat aktif di politik saat presiden masih menjabat.

“Sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu, sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik. Sejak Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, baru baru kali ini. Mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan,” katanya.

Menurut Djarot meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral. Ia mencontohkan bagiamana Presiden kedua Soeharto sekalipun tidak meibatkan anaknya langsung ke politik, hanya bisnis semata.

“Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis cuma dia di bisnis, Sekarang ini politik iya bisnis iya,” kata Djarot.