Liputan6.com, Jayapura - Sepuluh kepala daerah kabur, bahkan puluhan lainnya tak mengembalikan hasil tes urine. Situasi ini terjadi saat pemeriksaan tes urine mendadak yang digelar Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Papua.
Kegiatan BNNP Papua dilakukan saat 29 kepala daerah kabupaten/kota dan ratusan pejabat di Papua ikut dalam rapat kerja daerah (rakerda) yang dilaksanakan di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura
"Ada sekitar 10 kepala daerah yang kabur saat tes urine. Dan puluhan pejabat tak kembalikan hasilnya, karena mereka membawa kabur tempat untuk menyimpan air urine tersebut," ucap salah satu petugas urine yang ditemui di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (31/3/2016)
Kepala BNNP Papua Kombes Pol Jackson Lapalonga menyebutkan, Gubernur Papua menjadi orang pertama yang melakukan tes urine dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga
"Sempat terjadi perdebatan bahwa beberapa di antara kepala daerah ini tak mau melakukan tes urine dan akhirnya mereka membawa tempat urinenya itu dan kami tak bisa memaksa," ungkap Jackson.
Tak hanya itu, beberapa tempat urine juga ditemukan kosong ketika dikembalikan ke petugas BNNP Papua. "Dari 400 peserta yang hadir, tak lebih dari setengahnya mau melakukan tes ini," ungkap Jackson.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyebutkan tes urine wajib dilakukan oleh semua pejabat dan kepala daerah yang ikut dalam rakerda ini.
BNNP Papua akan melaporkan langsung hasil tes urine ini kepada Gubernur Lukas Enembe. Dengan harapan hasil tersebut akan dibacakan langsung di hadapan peserta rakerda.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.