KLB Gizi Buruk dan Wabah Campak di Asmat Sudah Berakhir

Liputan6.com, Jayapura Bupati Asmat, Elisa Kambu, mengeluarkan surat pencabutan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan wabah Asmat yang terjadi sejak September 2017.

Kop surat gambar Burung Garuda dengan tulisan dibawahnya Bupati Asmat, ditanda-tangani oleh Elisa Kambu, pada 5 Februari 2018. Surat tersebut telah dibacakan oleh Elisa didampingi Kasrem, Kolonel Kavaleri I Ketut dan Kombespol dokter Feliks dari pusdisdokes Mabes Polri, pada rapat bersama di Aula Posko Kesehatan KLB Asmat pada Senin malam (5/2/2018) sekitar pukul 20.35 WIT.

Status KLB Asmat telah ditangani bersama sejak Januari 2018. Seiring berjalannya waktu, proses mendapatkan hasil yang baik. Kasus campak dan gizi buruk angkanya menurun.

"Pencabutan status KLB mengacu pada Permenkes 1501/2010, tentang jenis penyakit menular tertentu,seperti dijelaskan telah terjadi penurunan temuan penderita campak oleh tim Satgas TNI,Polri,Kemenkes,PB IDI dan bahkan hampir seluruh wilayah tidak ditemukan lagi kasus baru," jelas Bupati Elisa, Senin (5/2/2018)

Apabila ditemukan kasus baru dan tidak termasuk kriteria KLB, maka hal ini adalah kondisi normal yang didapati puskesmas dan akan tertangani dengan cepat. "Saya nyatakan KLB Asmat dicabut dan telah berakhir," ucapnya.

Dari data Posko Kesehatan KLB Asmat, sampai saat ini tersisa 12 anak yang masih dirawat di RSUD Agats. Dari 12 anak itu, sebanyak 9 anak menderita gizi buruk dan 3 anak terkena campak. Sementara Aula Gereja GPI Agats yang sebelumnya disulap menjadi ruang perawatan, sudah tak lagi difungsikan, sebab para pasien sudah kembali ke rumahnya masing-masing.

"Saya sudah turun langsung ke distrik. Hampir tak ditemukan lagi pasien campak dan gizi buruk. Data terakhir hingga malam ini ada 72 pasien gizi buruk dan campak yang meninggal dunia," kata Elisa.

Dalam kerja cepatnya, Tim Satgas bersama TNI,Polri, Kemenkes dan berbagai pihak lainnya berhasil menjangkau 224 kampung yang berada di 23 distrik dan telah melakukan vaksinasi terhadap anak berusia 0-15 tahun sebanyak 17.337 orang.

"Saat ini proses pendampingan bagi pasien dan keluarga yang sudah kembali ke kampungnya masih kami lakukan, misalnya dengan memberikan pemahaman pola hidup sehat, lingkungan,ketahanan pangan dan hal menunjang kesehatan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia diwakili Muhamad Ikbal berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat Asmat, meskipun KLB Asmat telah dicabut.

"Kami akan tetap mengawal Asmat, sebulan, setahun hingga berpuluh tahun lamanya," jelas Ikbal.

Pemerintah Kabupaten Asmat bahkan setiap bulan akan menyalurkan paket sembako kepada warga hingga pedalaman Asmat, untuk pemulihan gizi, pasca KLB Asmat. Bupati Asmat, Elisa Kambu berharap dengan sembako tambahan yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Pemkab Asmat juga akan menggiatkan imunisasi kepada anak-anak dan balita, setiap kali kunjungan bupati atau pejabat lainnya turun ke distrik hingga ke kampung. Cara ini dilakukan, karena setiap ada kunjungan bupati atau pejabat ke distrik atau ke kampung, disitu lah banyak masyarakat berkumpul dan selalu membawa anak-anaknya.

"Pada acara-acara itu, kami juga akan melanjutkan dengan sosialisasi hidup sehat dan bagaimana menjaga kesehatan anak dan balita," jelas Bupati Elisa.

Pasca berakhirnya status KLB Asmat, RSUD Agats bertipe D masih membutuhkan 4 dokter spesialis. Saat ini, hanya dua dokter spesialis yang bertugas di RSUD milik pemerintah itu yakni dua orang dokter spesialis bedah. Idealnya, rumah sakit tersebut memiliki dokter spesialis anak, kandungan dan penyakit dalam.

"Kami telah meminta tambahan dokter sejak tahun lalu, tapi belum ada jawaban. Sangat sulit mendapatkan dokter di Asmat, terlebih dokter spesialis," kata Bupati Asmat, Elisa Kambu, belum lama ini.

Dari 23 distrik di Asmat, baru memiliki 16 puskesmas. Sementara jumlah dokter yang menempati puskesmas baru ada 7 dokter. "9 puskesmas belum ada dokternya," ujarnya. 

Elisa mengklaim banyak dokter yang di sekolahkan pemkab setempat, tapi banyak juga dokter yang usai lulus sekolah, tak mau lagi kembali ke Asmat.

"Jumlahnya ada sekitar 5-6 dokter yang disekolahkan, tapi tidak kembali. Ini dikarenakan perjanjian antara pemkab dan para dokter yang tidak kuat. Ya, mereka kabur begitu saja," jelasnya.

Padahal, honor tambahan yang diberikan Pemkab Asmat kepada dokter yang ingin mengabdi disana tak tanggung-tanggung. jumlahnya mencapai Rp 50 juta, diluar gaji yang diterimanya. "Dokter spesialis itu bisa mendapatkan honor tambahan Rp 40-50 juta. Sedangkan dokter umum, bisa mendapatkan Rp 7-15 juta per bulannya," jelasnya.

Saksikan video ilihan berikut ini: 

https://www.vidio.com/watch/1244031-tjahjo-kumolo-ajak-seluruh-pihak-bersinergi-atasi-klb-di-asmat-liputan6-malam