Liputan6.com, Makassar - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) punya jurus atau strategi khusus untuk menghadapi ancaman siber pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Salah satu strateginya adalah terlibatnya BSSN dalam pengamanan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
"Pengamanan tekonologi informasi KPU itu mencakup ruang lingkup identifikasi, proteksi, deteksi, serta penanggulangan dan pemulihan," kata Kepala Deputi Bidang Indentifikasi dan Deteksi BSSN, Irjen Pol Dharma Pongrekun, di Makassar, Selasa (12/2/2019).Â
Advertisement
Baca Juga
Dia menjelaskan alur dalam pengamanan tekonologi KPU itu dimulai dari tahapan identifikasi (vulnerability assessment). Tahapan ini dilaksanakan 90 hari sebelum pemilihan umum berlangsung.
Lalu tahap kedua adalah proteksi atau asistensi proteksi keamanan informasi dan cyber exercise. Tahapan ini dilaksanakan 60 hari sebelum pemilihan umum berlangsung.
"Dan yang terakhir adalah tahapan deteksi serta penganggulangan dan pemulihan akan dilaksanakan selama kegiatan," tambah Dharma.
Dalam pengamanan Pemilihan Umum 2019, Dharma menjelaskan bahwa BSSN akan berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalitas. Dharma pun mengimbau agar semua pihak terlibat dalam pengamanan agar terlaksananya pemilu yang damai.
"Keamanan siber tidak dapat dicapai kecuali seluruh pihak yang terlibat melaksanakan perannya masing-masing dengan koordinatif dan seirama. Fokus pada tujuan, yaitu membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif," Dharma memungkasi.Â
Â
Saksikan video menarik pilihan berikut: