Kalau Ibu Kota Pindah ke Papua, Mantan OPM Jadi Satpol PP

Liputan6.com, Jayapura - Soal ibu kota pindah ke luar Jawa, ditanggapi santai oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo yang telah menghibahkan tanah seluas 10 hektare untuk pembangunan istana negara di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

Menurut Abisai yang juga merupakan ondoafi (kepala suku) Port Numbay, Kota Jayapura belum layak menjadi ibu kota negara Indonesia.

"Luas lahan di Kota Jayapura kemungkinan tak mencukupi untuk pemindahan ibu kota negara," jelas Abisai, Kamis (2/5/2019). 

Usulan ibu kota pindah ke luar Jawa, mencuat sejumlah daerah yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Abisai lebih sepakat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.

"Pulau Kalimantan bisa dikaji lebih lanjut untuk ibu kota negara. Apalagi letak Kalimantan berada di tengah-tengah," jelasnya.

Hal senada lainnya dijelaskan oleh Wali Kota Jayapura yang menyebutkan Kota Jayapura belum layak dijadikan ibu kota negara. Salah satu alasannya adalah letaknya yang paling ujung dan jauh di timur Indonesia.

"Kalau mau naik pesawat dari wilayah barat atau tengah Indonesia, harus berganti 2-3 kali pesawat. Papua kan jauh," jelas Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano.

Walau begitu, Wali Kota Jayapura tetap mendukung wacana pemindahan ibu kota negara. Salah satu daerah yang dianggap layak adalah Kalimantan.

"Luasan lahannya masih banyak di Kalimantan. Jika di Kota Jayapura, lahannya tak mencukupi untuk perluasan ibu kota negara," kata Benhur.

Meski disadari bahwa tidak realistis memindahkan ibu kota ke Papua, namun beredar guyonan terkait. Apakah itu? Jika ibu kota pindah ke Papua, bisa saja bekas anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilibatkan menjadi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam prakteknya langkah ini juga dijalankan. Saat Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo memimpin Kabupaten Puncak Jaya 2012-2017, lebih dari 100-an anggota OPM pimpinan Goliath Tabuni dan Okinam Wenda yang bermarkas di Tingginambut telah menjadi Satpol PP.

Saat itu, 100-an mantan OPM dibina selama enam bulan. Kebanyakan dari OPM turun gunung, karena bosan tinggal di hutan dengan masa depan yang tidak pasti. 

"Saat itu, jumlah pengikut Goliath Tabuni tersisa 15 orang saja. Mantan anggota OPM ini diperbantukan dalam pembangunan di Puncak Jaya dengan menjadi bagian dari pemerintah," kata Henock.

Selain itu, pemerintah juga membangunkan rumah tinggal bagi anggota OPM yang bertobat dan kembali ke NKRI.

"Pada 2016, Pemkab Puncak Jaya membangun 200 unit rumah yang sebagian besar diperuntukkan bagi OPM yang telah kembali ke NKRI," katanya.

Simak video menarik berikut ini: