Aceh Bersiap 'New Normal', Ini Catatan Sosiolog

Sebagai negara yang ikut dihempas Covid-19, Indonesia mesti bersiap dengan tatanan kehidupan baru yang dikenal dengan "new normal", Aceh, pun sudah mengambil langkah terkait, simak beritanya:

oleh Rino Abonita diperbarui 28 Mei 2020, 10:00 WIB
Diterbitkan 28 Mei 2020, 10:00 WIB
Corona di Yogyakarta
BBTKLPP Yogyakarta menjadi salah satu tempat uji lab pasien corona COVID-19 di Jateng dan DIY. (Liputan6.com/ Switzy Sabandar)

Liputan6.com, Aceh - Sebagai negara yang ikut dihempas gelombang Covid-19, Indonesia mesti bersiap dengan tatanan kehidupan baru yang dikenal dengan "new normal." Setidaknya, dijalani hingga vaksin benar-benar tersebar luas, di mana dunia dinyatakan bebas dari pagebluk.

Lakon yang sama akan berlaku Aceh. Provinsi ujung utara pulau Sumatra secepatnya akan menyusun panduan agar segera lepas landai memasuki fase tersebut, khususnya, untuk lingkungan perkantoran dan sentra ekonomi masyarakat.

Kehidupan masyarakat diharap kembali normal dengan pola perilaku baru yang bersandar pada penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ini guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 dengan jalan memedomani panduan.

"Kita akan terapkan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan seperti pada staf di jajaran Pemerintah Aceh, setelah itu akan kita perluas," kata Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, dalam keterangan resmi diterima Liputan6.com, Rabu (27/5/2020).

Ia menggarisbawahi, semua pihak diimbau tidak panik, tetapi tetap waspada, serta tidak menganggap sepele situasi. Semua ini mesti dilakukan serius hingga keadaan kahar dinyatakan berakhir secara global.

"Meski Aceh masuk dalam kategori wilayah kuning tua dengan 19 kasus positif Covid-19, diharapkan semua pihak terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19," ujarnya.

Ini ditekankannya mengingat tak ada satu pun alasan yang bisa menjamin seseorang bisa terbebas dari virus berkode genetik Sars-Cov-2, jika protokol kesehatan diabaikan. Karena sudah banyak contoh kasus di mana angka penderita menanjak naik akibat abai.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus melakukan sosialiasi sehingga makin banyak yang bersedia menerapkan langkah-langkah antisipatif. Khususnya, terhadap mereka yang dinyatakan ODP, PDP, serta positif, sehingga tidak jadi penular bagi orang lain.

"Jadi, di new normal protokol kesehatan makin diperketat, sehingga yang sakit tidak masuk kerja, tidak hadir ke masjid, tidak berbelanja ke pasar, dan tidak berada di tempat keramaian," imbuh dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Catatan Sosiolog

Sosiolog dan pemerhati adat budaya Aceh, Affan Ramli (Dok. Pribadi)
Sosiolog dan pemerhati adat budaya Aceh, Affan Ramli (Dok. Pribadi)

Menurut sosiolog Affan Ramli, perilaku sebagian masyarakat di Aceh sudah menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan jauh hari. Bahkan, sudah berlaku ketika gelombang reproduksi virus berada pada tingkat paling krisis pada tingkat global.

"Tampaknya, masyarakat kita umumnya sudah tidak peduli pada protokol. Saya kira dalam hal ini PNS dan Non-PNS tak ada bedanya. Masjid-masjid dan warung kopi penuh selama bulan puasa," ketusnya, menjawab Liputan6.com, Rabu malam, 27 Mei 2020.

Sikap pemerintah lokal yang dinilainya cenderung menutup-nutupi jadi salah satu penyebab mengapa hal semacam itu bisa terjadi. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa masyarakat menafikan bahkan pada tingkat paling ekstrem, menunjukan sikap resisten terhadap anjuran otoritas kesehatan.

"Apakah kita sudah siap dengan fase new normal, pola hidup baru dengan situasi pandemi yang bukan saja belum berakhir, tapi tidak direspon dengan layak oleh pemerintah?" ajunya.

Pemerintah Aceh yang digadang-gadang sedang menyusun panduan untuk menjalani skenario new normal dimintanya menilik lebih jauh, apakah indikator kesiapan sudah terpenuhi atau belum. Setidaknya, ada beberapa indikator suatu wilayah dinyatakan siap menjalani kondisi new normal.

Ia menyebutkan, tingkat rasio penularan harus 1:1, rasio tes minimal 3.500 per satu juta penduduk. Selain itu, jumlah tempat tidur di ruang perawatan khusus harus berkali-kali lebih banyak dari jumlah kasus baru.

"Syarat ini pun sebenarnya tak terpenuhi di Aceh. Jika kantor-kantor pemerintah mau dibuka kembali, pemerintah harus benar-benar siap dengan sistem pendisiplinan protokol kesehatan, bagian ini yang selalu gagal diurus. Pemerintah Aceh agak remeh dengan nyawa manusia," tutup Affan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya