Mensos Marah-Marah di Gorontalo, Kader PDIP Malah Minta Gubernur Rusli Bersyukur

Liputan6.com, Gorontalo - Polemik soal Menteri Sosial Tri Rismaharini yang marah-marah hingga kini terus berlanjut. Kali ini, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Anton Abdullah menilai, bahwa Gubernur Gorontalo diminta untuk tidak menggiring opini di persoalan ini.

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku merasa tersinggung dengan sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang dinilai emosional dan menunjuk-nunjuk warganya saat berkunjung ke Gorontalo.

Menanggapi pernyataan Rusli Habibie itu, kader PDI Perjuangan di Gorontalo, marah dan  kemudian kembali tersinggung. Menurut mereka, pernyataan gubernur itu terlalu berlebihan. 

“Selaku kader Banteng Muda Gorontalo, kami menilai pernyataan Gubernur Gorontalo tersebut sudah berlebihan dan terkesan cari-cari masalah,” kata Anton Abdullah.

Ia menegaskan, sebagai kader PDIP pihaknya merasa kembali tersinggung dan keberatan dengan pernyataan Gubernur Gorontalo. Kekeliruan data Pemerintah Provinsi yang seharusnya menjadi pokok persoalan.

“Seolah-olah Gubernur ingin menggiring opini atas kekeliruan dan kesalahan data Pemerintah Provinsi. Di situ substansi masalahnya,” imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain itu kata Anton, Pemerintah Provinsi Gorontalo harusnya sadar dengan kesalahan data yang ada. Jadi ia meminta jangan tersinggung yang seolah-olah ibu Risma yang salah dan harus menjaga sikap.

“Harusnya sadar diri bahwa, memang selama ini soal data penanganan PKH di Provinsi Gorontalo ada masalah,” tuturnya.

“Nanti Ibu Mensos Risma datang data itu kemudian langsung diperbaiki” ujarnya.

Anton menambahkan, seharusnya Gubernur Rusli pandai-pandai bersyukur atas kejadian ini sehingga tahu di mana letak kesalahannya. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat Ibu Risma tidak pernah main-main dan seluruh rakyat Indonesia tahu betul soal itu.

“Banyak yang miskin tapi tidak terdata, yang kemungkinan dari Dinas Sosial tidak memberikan data akurat,” ungkap Anton, menjelaskan penyebab Mensos Risma marah.

“Jadi yang perlu dievaluasi adalah Gubernurnya bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini,” ia menandaskan.