Tuntutan Mahasiswa Medan Demo di DPRD Sumut, Batalkan Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat

Liputan6.com, Medan Ratusan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus mendesak melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (13/4/2022).

Dalam unjuk rasa kali ini, mahasiswa mendesak Pemerintah Republik Indonesia membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

"Kebijakan-kebijakan itu sangat tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi dalam kondisi sulit sekarang, pemerintah justru menaikkan harga BBM," ucap Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Irwan Maranata Siregar, dari atas mobil komando.

Selain itu, massa Kelompok Cipayung Plus juga menolak kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako). Mahasiswa juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkaji ulang pemindahan Ibu Kota Negara.

Kelompok Cipayung Plus yang berunjuk rasa kali ini diikuti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, KAMMI Medan, dan PC HIMMAH Kota Medan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Masing-masing perwakilan mahasiswa tampak berorasi bergantian menyampaikan tuntutan. Tidak lama setelah orasi bergantian, massa aksi ditemui Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Di hadapan mahasiswa, Baskami sepakat dengan semua tuntutan yang disuarakan dan segera menyampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Kami anggota DPRD Sumut mendukung semua aspirasi mahasiswa," sebut Baskami.

Usai menerima aspirasi mahasiswa, Baskami turut membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan terkait sejumlah tuntutan mahasiswa untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Kelompok mahasiswa lainnya, yang juga berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, juga menyampaikan tuntutan. Mereka menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu), menolak jabatan presiden 3 periode, dan meminta pemerintah memerhatikan rakyat.

"Jangan sengsarakan rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia," sebut salah satu pimpinan aksi, Riki, lewat pengeras suara.

Sementara itu, tampak pihak kepolisian dari Polrestabes Medan mengawal aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Massa aksi masih melakukan unjuk rasa. Jalan di depan Gedung DPRD Sumut juga ditutup sementara.