Sosok Kontroversial Bupati Meranti, dari Heboh Covid-19 sampai Ucapan Setan Iblis

Liputan6.com, Pekanbaru - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan setelah memprotes ketidakadilan dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) dari Kementerian Keuangan kepada daerah yang dipimpinnya. Mantan anggota DPRD Riau itu blak-blakan bahwa Kepulauan Meranti seharusnya menerima lebih. 

Video protesnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu itu menjadi viral.

Setidaknya ada dua kalimat yang membuat Bupati Meranti itu menjadi sorotan. Pertama soal pertanyaan apakah orang di Kemenkeu isinya iblis dan setan karena selalu sulit ditemui untuk membicarakan DBH Migas. 

Kedua, soal adanya perandaian mengangkat senjata dan penyerahkan Kabupaten Kepulauan Meranti ke negeri seberang (Malaysia) jika pemerintah pusat tidak memperhatikan daerahnya. Apalagi kabupaten termuda itu dinyatakannya masuk ke daerah miskin ekstrem. 

Apa yang diutarakan Bupati Meranti Muhammad Adil membuat Kementerian Dalam Negeri menegurnya. Staf khusus Kemenkeu juga meminta Adil meminta maaf secara terbuka. 

Sebelum polemik dengan Kemenkeu, sudah ada beberapa sikap Adil yang mencuri perhatian masyarakat. Mulai dari pembubaran syukuran tim pemenangan di rumahnya usai Pilkada oleh polisi hingga perang dingin dengan Gubernur Riau. 

Pada 27 Mei 2022, Adil membuat heboh setelah Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti membubarkan kerumunan di sebuah rumah di Alah Air, Kecamatan Tebingtinggi. Rumah itu merupakan kediaman pribadi Adil. 

Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kepulauan Meranti yang juga Kapolres saat itu, Ajun Komisaris Besar Eko Wimpiyanto Hardjito menyebut pembubaran kerumunan di rumah Bupati Meranti dipimpin Kabag Operasional Polres Kompol Joni Wardi.

Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti dan sejumlah personel TNI juga ikut. Wimpi menyebut pembubaran dilakukan karena pada 26 Mei 2021, kasus Covid-19 di Riau paling tinggi di Indonesia, sementara di Meranti pada 27 Mei ada 130 kasus. 

Wimpi menjelaskan, kerumunan di rumah bupati dilakukan oleh Tim AOK (Adil Orang Kita). Saat itu, AOK 9 kecamatan dan AOK kelurahan sedang melakukan rapat koordinasi di lokasi.

Menurut Wimpi, pembubaran tersebut dilakukan dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Meranti. Apalagi sebelumnya ada dua orang meninggal akibat Covid-19 di Meranti.

Muhammad Adil beberapa kali menjadi anggota DPRD, baik tingkat kabupaten hingga provinsi. Adil pernah menjadi kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengantarkannya menjadi anggota DPRD Riau (2014-2018). 

Beberapa tahun menjadi anggota DPRD, baik itu di Bengkalis, Meranti hingga Riau, Adil mencalonkan diri sebagai Bupati Meranti. Dia memakai perahu Partai Kebangkitan Bangsa berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan AKBP (Purn) Asmar. 

Adil meraih suara terbanyak. Beberapa bulan usai dilantik, Adil meninggalkan PKB yang mengantarkannya menjadi bupati dan dikabarkan pindah ke PDI Perjuangan Riau. 

Adil juga mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Riau. Diduga, deklarasi ini tak mendapatkan restu dari PKB sehingga menyebabkan dirinya pindah partai.

Di PDI Perjuangan Riau, Adil juga belum tentu mendapatkan restu nantinya. Pasalnya saat ini banyak pentolan dari PDIP menjadi anggota DPRD hingga kepala daerah yang bakal diusung menjadi calon gubernur. 

Keinginan menjadi Gubernur Riau membuat adil mulai sosialisasi di berbagai daerah. Salah satunya di Pekanbaru, di mana baliho Adil pernah bertebaran dengan beberapa program dibuatnya. 

Adil selama menjabat bupati memang terkenal keras dan blak-blakan menyampaikan pikirannya. Terutama untuk membangun Meranti karena dinilainya kurang perhatian, baik dari provinsi ataupun pemerintah pusat. 

Sikap keras Adil ini mulai memunculkan perang dingin dengan Gubernur Riau Syamsuar. Dalam beberapa kali kesempatan, Adil selalu mengkritik Syamsuar yang dinilainya lupa terhadap Meranti. 

Puncaknya terjadi pada 14 Oktober 2022. Gubernur Riau Syamsuar hendak melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Meranti mendapat penolakan dari Adil. 

Padahal saat itu, Syamsuar sudah bersiap menyeberang ke Meranti melalui Kabupaten Bengkalis. Tujuan Syamsuar saat itu juga ingin melihat lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Meranti dengan Bengkalis. 

Adil sendiri membantah menolak kedatangan gubernur. Ia justru menyebut Gubernur Riau Syamsuar pikun karena tidak menepati janji kampanyenya untuk membangun Meranti.

Pada 8 November 2022, Adil kembali mencuri perhatian karena menolak hadir pada acara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau. Padahal saat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung hadir. 

Adil juga tak mengirimkan satupun wakilnya datang ke acara tersebut. Bahkan ada kabar yang menyebut bahwa Adil melarang camat untuk hadir ke Pekanbaru.

Pemkab Kepulauan Meranti menyebut aksi Adil merupakan aksi protes terhadap Syamsuar. Protes itu dilayangkan karena M Adil merasa wilayahnya dianaktirikan oleh Syamsuar.

"Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran.

Yusran menjelaskan, tahun ini Pemkab Meranti hanya mendapatkan Rp3,8 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau padahal total APBD nya mencapai Rp10 triliun.

Adil sendiri sudah berulang kali bertemu Syamsuar agar ada penambahan tapi hasilnya tidak ada. 

Yusran menyatakan permasalahan ini bukan bersifat pribadi. Sikap Adil itu muncul karena selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari Pemerintah Provinsi Riau. 

Yusran mengaku bahwa Meranti adalah kabupaten dengan angkakemiskinan tertinggi di Riau. Namun tak pernah ada perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Sikap Adil itu membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berang. Tito menyatakan seharusnya Muhammad Adil datang ke rapat koordinasi yang dipimpinnya. 

Tito sudah meminta Inspektorat Jenderal Tomsi Tohir untuk mengecek kenapa Muhammad Adil tidak datang.

"Mendagri merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah," tegas Tito. 

Tito menjelaskan, setiap pejabat harus punya etika dalam pemerintahan. Jika bupati tidak bisa datang dalam rapat yang dipimpin oleh Mendagri, seharusnya ada utusan yang dikirim sebagai perwakilan.

Tito belum menyebut apakah nantinya ada sanksi kepada Bupati Kepulauan Meranti. Bisa jadi akan ada sanksi setelah Inspektur Jenderal mengecek ketidakhadiran Muhammad Adil.

"Nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," tegas Tito.

Sementara itu, Muhammad Adil saat dihubungi sejumlah wartawan menjelaskan, ketidakhadirannya karena sedang sibuk dengan pembahasan APBD tahun 2023.

Adil bahkan tidak mempermasalahkan jika nantinya akan diperiksa oleh Irjen Kemendagri. Dia pun tak menampik kalau pemerintah kabupaten yang dipimpinnya tidak mengirim perwakilan.

"Semua tak boleh pergi, orang lagi banyak kerja di sini, pembahasan APBD," jelas Adil.

Di sisi lain, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Riau itu menambahkan, ketidakhadirannya itu karena kegiatan tersebut merupakan undangan Gubernur Riau Syamsuar.

"Saya tak perlu kasih alasan tak hadir, gubernur yang tahu sendiri itu alasan saya tak pergi," tegasnya.

Selain dengan Gubernur Riau Syamsuar, Adil juga tidak akur dengan mantan Bupati Meranti sebelumya, Irwan Nasir. Bahkan Adil melaporkan Irwan ke polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Pelaporan itu adalah buntut dari percakapan di sebuah grup WhatsApp "Selatpanjang-PKU" pada 13 November 2022.

Di sana, Irwan Nasir menyebutkan Muhammad Adil tidak becus hingga menggunakan uang masjid dan bantuan sapi.

Hal ini membuat Adil berang dan tidak terima serta merasa difitnah atas tudingan Irwan hingga akhirnya menempuh jalur hukum. Laporan itu dibuat ke Polres Kepulauan Meranti.

Kuasa Hukum Adil, Al Azhar menjelaskan kliennya tidak terima atas pernyataan tendensius tersebut dan tidak merasa melakukan perbuatan seperti yang telah dituduhkan.

"Artinya tudingan ini, layak diuji kebenarannya lewat kursi persidangan," kata Al Azhar.

Terpisah, Irwan Nasir tak menampik telah menyampaikan tudingan yang dimaksud. Namun materi percakapan yang ia beberkan benar adanya dan bukan bentuk dari cerita bohong.

"Itu benar. Kalau bohong baru pencemaran nama baik. Bahkan kasusnya sempat bergulir di aparat penegak hukum," kata Irwan.

Namun Irwan tidak mau mengungkapkan secara rinci materi tudingan yang ia tujukan. Hanya saja ia mengancam akan membuka semua kasus terkait dengan Bupati Adil.