Riau Paling Rendah Serap Anggaran IKM Kemenperin, Kena Sanksi Khusus?

Liputan6.com, Palembang - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendata penyerapan anggaran dekonsentrasi tertinggi dan terendah setiap provinsi pada 2022 lalu.

Ada beberapa provinsi dengan tingkat serapan anggaran dekonsentrasi tertinggi, yakni Provinsi Bengkulu (100 persen), Kalimantan Utara (99,99 persen), Nusa Tenggara Timur (99,93 persen), Sulawesi Tengah (99,91 persen) dan Kalimantan Tengah (99,87 persen).

Namun, ada provinsi dengan tingkat serapan anggaran dekonsentrasi terendah, yakni Provinsi Riau dengan capaian serapan hanya sekitar 81,77 persen saja.

Disusul Kalimantan Barat (Kalbar), Bangka Belitung (Babel), Gorontalo, Maluku Utara, dan Jawa Tengah (Jateng) di angka 96,47 persen.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan, Sumatera Selatan (Sumsel) berada di posisi tengah, dengan serapan anggaran 99,61 persen.

"Kita berharap (dinas perindustrian tiap provinsi) bisa meningkatkan kinerjanya. Kita inginkan reward dan punishment yang jelas. Sehingga bisa meningkatkan optimalisasi anggaran yang tersedia," ujarnya, seusai rapat koordinasi nasional pengarahan pengendalian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen IKMA Kemenperin tahun anggaran 2023, di Whyndam Hotel Palembang, Rabu (8/2/2023).

Reni Yanita mengatakan, reward yang bisa diberikan ke provinsi dengan serapan tertinggi, seperti kucuran anggaran yang ditingkatkan. Sedangkan dengan serapan yang rendah, kemungkinan akan dipangkas anggarannya.

Karena menurutnya, jika tidak bisa mengelola anggaran dekonsentrasi yang dikucurkan, lebih baik dipangkas sesuai dengan kebutuhan dan pengelolaannya.

"Kalau tidak bisa dioptimalkan, akan kita sesuaikan, mungkin ada masalah di sana. Untuk reward, kita akan berikan yang terbaik, bisa bertambah lagi anggarannya," katanya.

Dia meminta kepada setiap pemerintah provinsi, agar melakukan penekanan nonfisik bagi Industri Kecil Menengah (IKM), dalam penyerapan anggaran dekonstruksi Kemenperin, seperti pelatihan dan pendampingan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Anggaran dekonstruksi sendiri, bisa untuk menumbuhkan wirausaha baru untuk menanggulangi tingkat kemiskinan ekstrem dan tertinggal. Lalu pengembangan produksi melalui one village one product serta pendataan IKM.

Dengan adanya anggaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan daya saing produk IKM, dari tingkat domestik hingga tembus pasar global.

"Tahun ini tahun resesi jadi seoptimal mungkin (anggarannya terserap) sehingga pelaku IKM kita berproduktivitas, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia," ungkapnya.

Pada 2022 lalu, jumlah realisasi anggaran Ditjen IKMA Kemenperin mencapai 98,68 persen, dengan realisasi dekonsentrasinya sebesar 97,97 persen dari total anggaran Rp39,2 miliar.

Dia meminta agar jangan ada lagi kepala dinas yang lambat membuat perencanaan dan laporan pertanggungjawaban seperti dari tahun 2022 kemarin.

"Tahun ini harus termotivasilah untuk bangkit, yang baik ya dipertahankan. Apa lagi sekarang aturan PPKM COVID-19 sudah dicabut," ungkapnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya mengapreasiasi Kemenperin, karena Palembang menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional pengarahan pengendalian DIPA Ditjen IKMA tahun anggaran 2023, yang diikuti kepala dinas perindustrian dari 34 provinsi di Indonesia.

"Jangan sampai nanti dikasih modal tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Khususnya untuk Sumsel. Tahun lalu realisasi serapan anggarannya capai 99,61 persen. Tahun ini target harus tercapai," katanya.