10 Pekerjaan Rumah Gubernur Sumbar Terpilih Terkait Lingkungan

Liputan6.com, Padang - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan gubernur terpilih Mahyeldi dan wakilnya Vasco pada Kamis (9/1/2025) di Loca Café Kota Padang.

Pada hari yang sama, SIEJ (Society of Indonesia Environtmental Journalists) Simpul Sumbar dan Walhi Sumbar menggelar konferensi pers yang menyatakan pimpinan baru ini punya Pekerjaan Rumah (PR) besar soal pengelolaan sumber daya alamnya.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar, Wengki Putranto mengatakan beberapa poin terkait pekerjaan rumah ini. Ke-10 PR tersebut yakni, pertama, kebijakan pembangunan Sumbar berbasis pada keadilan sosial ekologis dan penghormatan pada masyarakat adat.

Dia mengatakan lebih dari setengah wilayah Sumbar adalah hutan. Jumlahnya sekitar 2.286.883 ha atau setara 54 persen.

"Sehingga, hanya 250 Nagari (Desa) di Sumatera Barat yang berada diluar kawasan hutan (18,03%), selebihnya sekitar 950 Nagari berada didalam dan sekitar kawasan hutan (81,97%)," katanya.

Kedua, gubernur Sumatera Barat mesti berani mengkoreksi kebijakan infrasruktur dan energi, terutama yang berbasis PSN (Proyek Strategis Nasional).

Ketiga, melakukan koreksi kebijakan perhutanan sosial yang memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (hutan). Moratorium izin perhutanan sosial kecuali hutan adat.

Keempat, penerapan secara konsisten prinsip FPIC dalam setiap kebijakan pembangunan.

Kelima, menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan. Wengki mencontohkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Singkarak yang sudah direkomendasikan gubernur ke pemerintah pusat.

"Masyarakat adat salingka Danau Singkarak, tiba-tiba dikejutkan, karena Gubernur Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap PT Indo Acwa Tenaga Singkarak untuk membangun PSN PLTS Singkarak 50 MW," ujarnya.

Keenam, pemulihan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana kita ketahui, wilayah pesisir kita telah terdegradasi akibat perluasan tambak udang (legal dan ilegal), sebagian besar hutan mangrove di konversi untuk tambak udang, termasuk untuk kebun sawit.

Dalam data resmi DLH Provinsi Sumatera Barat disebut, baku mutu air laut dan sungai di Padang Pariaman, bahkan telah terlampaui akibat limbah tambak udang. Beberapa waktu lalu, kolam bekas tambak udang, telah menjadi alat pembunuh anak kecil sekitar lokasi tambak.

Selanjutnya pembuatan peta jalan pemulihan hak ulayat untuk mengurai konflik yang menumpuk di Agam, Pasaman Barat hingga Darmasraya terkait perizinan perusahaan sawit.

Situasi saat ini HGU-HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan monokultur sebagian sudah dan akan berakhir, kita tahu bahwa lokasi yang ini dibebani perkebunan seluruhnya tanah ulayat, dan itu pada zaman orde baru di akhir tahun 80-an sampai 2000-an investasi besar.

Sementara Juru bicara Mahyeldi - Vasco, Bachtul mengatakan sejak menjabat sebagai gubernur Sumatera Barat periode sebelumnya, isu lingkungan hidup sering kali menjadi perhatian Mahyeldi.

Oleh sebab itu, lanjutnya, persoalan lingkungan hidup menjadi tantangan besar. Di samping itu, ia menyampaikan bahwa tugas menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat.

"Ke depan, kita memang membutuhkan pemimpin yang benar-benar pro terhadap lingkungan hidup, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Kita harus memikirkan generasi-generasi yang akan datang, sehingga tidak semua yang bisa dieksploitasi hari ini kita ambil begitu saja," jelasnya.

Bachtul menyampaikan perhatian terhadap lingkungan harus menjadi salah satu prasyarat utama dalam memilih pemimpin. Ia mengklaim pasangan Mahyeldi - Vasco memiliki rekam jejak yang baik, tanpa catatan buruk terkait hal ini.